Anies Minta Dana Membagikan Untung Dibayar, Ini Dijelaskan oleh Sri Mulyani

<pre><pre>Anies Minta Dana Membagikan Untung Dibayar, Ini Dijelaskan oleh Sri Mulyani

[ad_1]

Anies Minta Dana Membagikan Untung Dibayar, Ini Dijelaskan oleh Sri Mulyani
Popnesia.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerukan agar pemerintah pusat segera menghapuskan pembagian pendapatan (DBH). Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa untuk pembayaran DBH 2019, akan dilakukan setelah menerima audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (CPC).


"Yang Anies minta adalah DBH 2019 kami. Setiap daerah, jadi DBH 2019 yang kami bayarkan sesuai dengan Undang-Undang Anggaran harus berbeda dengan realisasinya. Jadi apa yang terjadi pada akhir Anggaran, laporan keuangan diaudit oleh BPK, Ternyata penerimaan pajak, DBH tahun lalu yang tidak dibayar harus dibayar & # 39;, "kata Sri Mulyani dalam konferensi yang disiarkan televisi, Jumat (4/4/2020).


"Ya, biasanya DBH 2019 adalah sesuatu yang terjadi, pertama diaudit oleh BPK sehingga BPK mengatakan 'Oh ya kurang pemerintah', audit BPK dari bulan April sampai LKPP diserahkan ke DPR pada bulan Juli, setelah itu kita bayar UU -Terima kasih. Biasanya dibayar Agustus-September, "tambahnya.


Sri Mulyani juga menekankan bahwa DBH sendiri dibagi menjadi dua. Ada DBH 2020 yang dibayar berdasarkan asumsi pendapatan pada tahun 2020. Lalu ada DBH 2019 yang diperkirakan tidak dibayar.


"Ada DBH 2020 yang kami belanjakan berdasarkan estimasi pendapatan kami, ada DBH 2019 yang kami harapkan untuk dibayar karena mungkin tidak dialokasikan sesuai dengan pernyataan yang harus kami bayar," katanya.


Namun, mereka sadar bahwa pendapatan daerah (PAD) dari berbagai daerah menurun. Karena itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa ia akan membayar 50% dari DBH 2019 sambil menunggu hasil audit dari BPK.


"Hari ini, berbagai PAD regional turun, sehingga Anies dikatakan dibayar pertama kali, DBH pada 2019. Teknik ini harus menunggu audit BPK. Namun, karena kebutuhan mendesak ini, kami telah memutuskan untuk membayar 50% sambil menunggu audit BPK." Ya itu "Ini semua untuk 2019," jelasnya.


Sementara itu, Direktur Jenderal Neraca Fiskal (Kemenkeu) Departemen Keuangan (DJPK) Astera Primanto Bhakti mengatakan bahwa ia telah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mempercepat pembayaran DBH.


"Kami telah mengeluarkan PMK terakselerasi yang akan membayar sebagian atau seluruh 50% dari DBH yang jatuh tempo pada kuartal keempat, yang akan kami bayar pada bulan April," katanya.

[ad_2]

Source link