Apakah ini Simposium Demokrat yang akan menolak Oposisi Corona?

<pre><pre>Apakah ini Simposium Demokrat yang akan menolak Oposisi Corona?

[ad_1]

Politisi Partai Demokrat (PD) Didri Mukrianto. Foto: Dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA – Partai Demokrat (PD) kepala Departemen Hukum dan Layanan Manusia dari Partai Demokrat (PD) Didik Mukrianto mengatakan partai politiknya harus belajar lebih lanjut sebelum memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak No. 1, 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Mengatasi Penyakit Pandemi Coronavirus 2019 (COVID-19).

Namun, seorang anggota Komisi III DPR mengakui bahwa ia secara pribadi menolak aturan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 31 Maret 2020.

"Saya pribadi tidak tahu sikap institusi Demokrat karena itu membutuhkan diskusi yang lengkap dan menyeluruh. Tapi secara pribadi, saya pikir saya harus menolak Perppu karena berpotensi melanggar UUD 1945," kata Didik di Jakarta, Sabtu (18/4).

Menurut Learn, Perppu No. 1 tahun 2020 melanggar prinsip-prinsip kedaulatan hukum, pemerintahan yang baik, dan tidak mematuhi aturan yang diatur dalam UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Legislatif. Selain itu, kata Bapak Perppu Corona, dia juga meninjau tugas dan wewenang DPR dan Badan Pemeriksa Agung (BPK).

Dia menunjukkan bahwa ketentuan Korona Abadi yang memberikan kekebalan kepada sejumlah pihak adalah sama, mengesampingkan pertanggungjawaban dan menghilangkan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan Badan Pemeriksa Tertinggi (BPK) untuk melakukan audit juga tampaknya telah dihapuskan di Pimp Corona.

Jadi Mendidik suka Perpona Corona tidak berbeda hukum omnibus sistem mana yang merongrong otoritas lembaga lain. "Menentukan dan menghitung kehilangan suatu negara adalah hak dan kewajiban konstitusi BPK. Saya melihat Perppu 1 pada tahun 2020 sebagai Sistem Hukum Omnibus Perppu," kata undang-undang dari Jawa Timur.

Karena itu, Didik mendukung upaya puluhan orang untuk menuntut Perpona Corona ke Mahkamah Konstitusi (MK). Fokusnya adalah pada Pasal 27 Ayat 1, 2 dan 3 dari Ekuitas Nomor 1 tahun 2020 yang memberikan kebebasan dan kekebalan anggota dan sekretaris Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), pejabat dan karyawan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Asuransi Setoran (LPS).

Ketentuan dalam Perppu Corona menyatakan bahwa para pihak tidak dapat diadili baik perdata maupun pidana. "Penciptaan tidak dapat ditujukan untuk mengistimewakan pihak tertentu termasuk tanggung jawab hukum dan institusional," jelasnya.(gendut / jpnn)

[ad_2]

Source link