Apakah Pemilu Lokal Bersamaan dapat diselenggarakan pada 9 Desember?

<pre><pre>Huawei Mengklaim Teknologi AI dalam Perspektif Akurat dalam Deteksi COVID-19

[ad_1]

KalbarOnline.com – Institut Lembaga Konsultasi & Penelitian mengadakan diskusi online dengan tema 'Dapatkah Pemilu Lokal Simultan 2020 diselenggarakan pada 9 Desember? melalui tampilannya ruang rapat aplikasi di Jakarta, Minggu (4/4/2020). Pembicara yang hadir adalah pengawas Pemilu Indonesia dan pakar Statistik Politik Abhan dan Kepala Eksekutif Indrystat Ary Santoso.

Abhan menjelaskan bagaimana diskusi berlangsung di RDP pada hari Selasa dan pertimbangan tentang apa yang mendukung keputusan untuk mengadakan pemilihan lokal secara bersamaan pada tahun 2020 ditunda hingga 9 Desember.

"Faktanya, hasil RDP kemarin masih tergantung pada situasi COVID-19 yang tidak dapat dijelaskan. Jika situasinya tidak membaik maka Pemilu yang Sama 2020 mungkin masih akan didorong kembali, dan itu akan ditetapkan di Perppu," katanya. Itu juga akan membuat penyesuaian pada metode dan penjadwalan aktivitas setelah telah dirilis. Bahkan, kata Abhan, Bawaslu kemungkinan akan mengadakan pemilihan untuk 21 September 2021.

Menanggapi pernyataan itu, Kepala Eksekutif Ary Santoso memberikan analisisnya, "Saya pikir kita berada dalam situasi yang sangat berbahaya ketika akhir wabah COVID-19, opsi A, yaitu 9 Desember, adalah opsi yang paling rentan. 19, Pemilu memiliki aspek yang rentan sehingga penting untuk diperhatikan, "kata Ary.

Spesialis Statistik Politik menambahkan bahwa aspek hak suara dan implementasinya adalah dua aspek yang paling rentan ketika Pemilu diadakan selama pandemi. Kedua aspek ini sudah memiliki skor kerentanan yang mengkhawatirkan meskipun pandemi tidak mempengaruhi kampanye yang sudah rentan terhadap pandemi.

Pengamat politik Ary Santoso telah menyerukan pertimbangan dalam memutuskan Opsi A tidak boleh mengganggu kepentingan berdasarkan perhitungan pemilihan partai politik tertentu, terutama mereka yang mendukung calon presiden lokal.

Menurut data, sebanyak 224 dari 270 daerah pemilihan yang mengadakan Pilkada Serentak tahun ini berpotensi diikuti oleh calon yang ada. Ini tentu bukan tugas yang mudah bagi Bawaslu, terutama dalam memantau tindakannya penyalahgunaan kekuasaan terkait dengan COVID-19 penghitungan alokasi anggaran yang digunakan untuk kampanye yang dicakup oleh kandidat tertentu. (rma)

[ad_2]

Source link