Atur Peluru! Politisi Demokrat Taufik Hidayat Rendusara mendesak rakyat untuk menggulingkan Jokowi sebagai Presiden

<pre><pre>Atur Peluru! Politisi Demokrat Taufik Hidayat Rendusara mendesak rakyat untuk menggulingkan Jokowi sebagai Presiden

[ad_1]

Atur Peluru! Politisi Demokrat Taufik Hidayat Rendusara mendesak rakyat untuk menggulingkan Jokowi sebagai Presiden
Popnesia.com – Nomor 1/2020 Tentang Stabilitas Kebijakan Keuangan Negara dan Sistem Keuangan untuk Mengatasi Virus Corona Baru (Covid-19) telah menuai kritik.


Tidak sedikit juga yang mengkritik kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi.


Bahkan, ada pihak yang kemudian mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), seperti yang dilakukan Amien Rais.





Alasannya adalah Perppu 1/2020 dianggap penting untuk kepentingan oligarki.


"Pemotongan harga untuk pelanggar konstitusi masih dapat diterima oleh mereka yang dilabeli oleh oligarki sebagai milenium," kata politisi Partai Demokrat Taufik Hidayat Rendusara melalui akun Twitter pribadinya, @ Toperendusara1, Minggu (19/4/2020).


Namun, ini akan ilegal jika kepala negara mengadopsi oligarki kekuasaan.


Inilah yang oleh beberapa pihak dianggap Perppu lebih tentang melindungi administrasi negara daripada hukum, yang terbungkus dalam penanganan wabah Covid-19.


"Jokowi bukan bagian dari milenium. Karena itu, rakyat punya hak untuk membuat mereka bertanggung jawab melalui konstitusi republik ini. Impeachment Yokowi," katanya.


Baginya, rakyat wajib memimpin negara untuk dimintai pertanggungjawaban jika telah dilanggar oleh konstitusi.


"Legislatif dipercayakan dengan konstitusi negara ini sebagai pelindung demokrasi di republik yang kita cintai," katanya.


Sebaliknya, ia menghargai beberapa senator di Senayan yang mengkritik keberadaan Perppu 1/2020.


Baginya, kritik terhadap Parlemen Indonesia adalah upaya menegakkan demokrasi.


Perppu diduga mengandung unsur-unsur hukum administrator negara sehubungan dengan isi Pasal 27 Perppu 1/2020 Pasal 1, 2 dan 3.


Artikel-artikel ini menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi dari krisis bukanlah kerugian negara, bahwa pejabat pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan Perppu tidak dapat sipil atau pidana dalam mengejar tugas dengan itikad baik, dan bahwa semua keputusan yang dibuat oleh Perppu tidak dapat dituntut. pengadilan pemerintah negara bagian.


S: Pojoksatu

[ad_2]

Source link