Bojonegoro Tidak Perlu Melamar ke PSBB

[ad_1]

Bojonegoro (newsjatim.com) – Wakil ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto, menilai bahwa implementasi Skala Sosial Skala Besar (PSBB) belum segera dilakukan untuk Bojonegoro.

Namun, politisi Demokrat menekankan bahwa untuk menekan penyebaran Virus Corona atau Covid-19 di Bojonegoro, itu membutuhkan kesadaran kolektif dari masyarakat. Salah satunya adalah sosial dan fisik.

"Saat ini di Bojonegoro tidak perlu menerapkan PSBB. Yang perlu Anda terapkan adalah bahwa jika Anda keluar, Anda harus mengenakan topeng, dan jika Anda berasal dari daerah zona merah, laporkan ke satuan tugas di setiap desa," kata Sukur, Minggu (19 / 4/2020).

Seorang juru bicara untuk Satuan Tugas Covid-19 di Bojonegoro, Masirin, mengatakan bahwa menurut pemantauan kemarin tidak ada perubahan data dibandingkan dengan yang sebelumnya, jumlah ODP (dipantau) meningkat 1 orang di Kalitidu, menjadi 30.

Jumlah ODP yang diselesaikan dalam pemantauan telah sehat hingga hari ini sehingga tidak ada peningkatan. Dari 103 orang yang menyelesaikan pemantauan kumulatif, ada 133 yang memiliki ODP kumulatif.

Untuk status PDP (pasien di bawah pengawasan) tetap 1 orang di Kabupaten Kepohbaru. Dan status positif tetap pada 3 orang di Gondang, Purwosari dan Trucuk, masing-masing. Status positif telah dikonfirmasi hingga saat ini hingga 4 orang. "Untuk ODR (berisiko) berstatus 33.217 orang dan OTG (bebas gejala (185 orang))," jelasnya.

Setiap desa saat ini memiliki satuan tugas yang menangani Covid-19. Selain itu, setiap desa juga menyediakan tempat isolasi bagi wisatawan. Sehingga warga yang bertekad bolak-balik diharapkan melapor ke satgas secara gratis dan terisolasi.

Kepala Biro III III pendaftar Jenderal Anna Mu pada Jumat (4/4/2020) mengatakan bahwa kepala desa yang ditunjuk akan segera menjalankan sistem pemerintahan yang baik di tengah wabah virus koroner. "Segera bergerak maju dalam dukungan dan koordinasi kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten," katanya.

Dalam pidatonya, Anna Mu 'mengatakan bahwa operasi Covid-19 untuk desa-desa yang telah menetapkan anggaran untuk persiapan anggaran sangat dibutuhkan dalam bentuk kegiatan yang mendukung upaya pencegahan dan manajemen Covid-19.

Kedua, untuk desa yang telah menganggarkan tetapi tidak memenuhi persyaratan anggaran, maka mekanisme alokasi anggaran harus segera dilakukan melalui perubahan Anggaran dan ketiga untuk desa yang tidak ditentukan, Perubahan anggaran dilakukan segera dengan terlebih dahulu menyesuaikan kebijakan rencana pengeluaran melalui perubahan dalam rencana kerja pemerintah desa (RKT Desa).

"Melaksanakan penilaian Anggaran untuk mempercepat proses penilaian dan menghindari pengambilan keputusan tentang hasil berdasarkan batas terpanjang yang harus dilakukan sesegera mungkin. Tujuannya adalah untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dan implementasi dengan konsep harmoni dalam kebijakan Covid-19," katanya. [lus/suf]

[ad_2]

Source link