Buka IDI tentang Angka Kematian Korona Dijawab oleh Pemerintah

<pre><pre>Buka IDI tentang Angka Kematian Korona Dijawab oleh Pemerintah

[ad_1]


Beritaterheboh.com – Perhimpunan Dokter Indonesia (IDI) memaparkan jumlah korban virus Corona (COVID-19) di Indonesia kepada lebih dari 1.000 orang. Angka tersebut terdiri dari jumlah kasus positif plus pasien pengawasan (PDP) yang meninggal di rumah sakit.

IDI mengungkapkan bahwa beberapa pasien PDP dites positif setelah kematian. Karena itu, IDI menegaskan bahwa korban tewas yang diperkirakan mencapai 1.000 orang adalah studi kasus positif dan Corona PDP.

"Dari jumlah positif COVID yang meninggal dan PDP COVID yang meninggal di rumah sakit atau mereka yang berada di luar rumah sakit tetapi dilaporkan sebagai PDP jika jumlahnya benar-benar melebihi jumlah itu," kata Humas PB IDI, Halik Malik ketika dihubungi pada Sabtu (18/4).


"Ya, sejauh ini status PDP belum diumumkan. Meskipun banyak laporan pasien di bawah pengawasan COVID-19 belum menerima hasil laboratorium, mereka sudah mati. Nah, dibandingkan dengan apa yang dikatakan juru bicara pemerintah, jumlahnya jauh lebih tinggi," tambahnya. .

Telah diperdebatkan bahwa data Corona yang disediakan oleh pemerintah saat ini tidak mencerminkan situasi aktual kasus Corona di Indonesia. Dia juga mendesak pemerintah untuk membuka lebih banyak data, dari staf medis hingga pasien terkait Corona.

"Tentu saja, karena IDI telah mendorong data yang terpajan COVID kepada siapa pun dengan COVID, termasuk staf medis, dokter perlu mengetahui berapa banyak COVID-19 terinfeksi, berapa banyak yang dirawat, dan berapa banyak yang meninggal karena COVID," kata Halik.


Ketua IDI Daeng M Faqih juga mengatakan bahwa diagnosis terkait virus Corona di Indonesia relatif cepat. Karena itu, mereka yang berstatus PDP meninggal sebelum hasil pemeriksaan dikeluarkan.

"PDP almarhum belum dimasukkan dalam laporan kematian. PDP almarhum rumah sakit juga telah dilaporkan sebagai kematian pengobatan COVID, dikubur sesuai dengan prosedur COVID. Hasil pemeriksaan belum dirilis sebelum mereka diperiksa," kata Daeng kepada wartawan, Sabtu (18/4).

IDI Mengutip Data Pemerintah Tidak Semua RI

IDI juga menganggap bahwa data kematian koronial pemerintah (COVID-19) tidak sepenuhnya mewakili Indonesia. Ini disebabkan oleh keterbatasan pemeriksaan yang berhubungan dengan pasien Corona.


"Data saat ini tidak mewakili hasil aktual karena inspeksi terbatas dan kecepatan pemeriksaan masih kurang. Jika akurasi PCR akurat," kata Daeng saat dihubungi, Minggu (19/4).


Daeng juga melihat data kematian yang tidak sinkron dirilis oleh pemerintah hari ini. Menurut Daeng, sinkronisasi itu tercermin dalam jumlah pasien di bawah pengawasan (PDP) yang meninggal sebelum pemeriksaan.

"Lalu ada kemungkinan bahwa angka kematian jauh lebih besar daripada yang diumumkan pemerintah. Alasannya adalah bahwa ada banyak kematian status PDP, ada PDP yang belum diperiksa karena kurangnya pengujian PCR yang cepat dan kurang luas dan beberapa yang mungkin belum dikubur – "jelasnya.

Jadi, apa tanggapan pemerintah terhadap ini?

Pemerintah melalui Juru Bicaranya, Dr. Achmad Yurianto menekankan bahwa setiap data yang diterbitkan oleh pemerintah setiap hari sebenarnya adalah data pasien yang positif. Data yang disediakan pemerintah bukan kombinasi dari PDP dan data positif, tetapi hanya pasien yang positif korona.


"Di mana dia (IDI) mendapatkan data? Jika data saya adalah nomor verifikasi positif, haruskah semua orang yang meninggal menjadi COVID? Kalau tidak, COVID tidak bisa mati? COVID juga memiliki data, tetapi yang baru saya umumkan adalah data COVID," katanya. Juru Bicara Pemerintah Penanganan Corona, Dr. Achmad Yurianto saat dihubungi, Minggu (19/4).


"Jika semua kematian ditambahkan ke konfirmasi positif, jumlahnya akan tinggi," tambah Yuri.

Yuri mengkonfirmasi bahwa dia juga memiliki data kematian untuk pasien yang berada di bawah pengawasan (PDP) serta orang-orang di bawah pengawasan (ODP). Data yang dikirim setiap hari juga merupakan laporan kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Ada (data). Yang saya umumkan sama dengan yang saya laporkan ke WHO," katanya.

Yuri juga menekankan bahwa pemerintah akan transparan tentang data pasien Corona. Pemerintah telah berjanji untuk tidak melindungi data pasien Corona. (Detikcom / artikel asli)

[ad_2]

Source link