Bulan Pertama Bantuan PSBB, Sumatera Barat Menyiapkan Dana sebesar USD 250 Miliar

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno

[ad_1]

Sumatera Barat telah memperoleh izin dari Departemen Kesehatan untuk menerapkan PSBB.

REPUBLIKA.CO.ID, ON – Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyiapkan anggaran sebesar $ 250 miliar untuk bantuan sosial selama Great Social Limitation (PSBB). Sumatera Barat telah memperoleh izin dari Departemen Kesehatan Indonesia untuk menerapkan PSBB.

Rencananya PSBB akan digelar serentak di Sumatra Barat mulai Rabu (22/4) hingga Rabu (6/5). "Jumlah bantuan yang akan didistribusikan dari provinsi adalah Rp 250 miliar untuk bulan pertama PSBB," kata Irwan Prayitno di Kantor Gubernur Sumatera Barat, Sabtu (18/4).

Dari Rp 250 miliar, menurut Irwan, sebanyak $ 215 miliar untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), itu $ 200 per bulan selama tiga bulan. Sisa USD 35 miliar akan disumbangkan ke 3.000 ton beras untuk dibagikan kepada koroner.

Irwan berjanji bahwa ketika PSBB akan dilaksanakan Rabu depan, bantuan bagi mereka yang membutuhkannya akan didistribusikan. PSBB di Sumatra Barat, menurut Irwan, akan diadakan serentak di 19 kabupaten dan kota.

Gubernur Sumatera Barat menjelaskan tujuan implementasi PSBB sehingga orang tidak akan meninggalkan rumah mereka. Dengan PSBB, Pemerintah Provinsi melarang orang meninggalkan rumah mereka. Karena jika orang masih keluar rumah, virus koroner tidak akan mampu menghadapinya.

Memang aturan PSBB, menurut Irwan, tidak melarang kegiatan masyarakat. Dengan PSBB, pemerintah provinsi hanya mengizinkan kendaraan untuk bergerak tidak lebih dari 50 persen.

Selain itu, kendaraan yang terlambat hanya menyumbang setengah dari kapasitas penumpang maksimum. Kemudian, pusat perbelanjaan, toko, dan pasar bisa bergerak hanya untuk menjual kebutuhan pokok. Di luar, menurut Irwan, itu harus ditutup.

Menyusul restu dari Menteri Kesehatan, Irwan Prayitno mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan segera memperkuat koordinasi lintas sektoral termasuk dengan pemerintah provinsi dan kota di Sumatera Barat. Karena menurut Irwan, menurut Irwan, tentu perlu melibatkan pemerintah kota dan kabupaten di wilayah Sumatera Barat.

Irwan mengatakan bahwa pemerintah provinsi membutuhkan tiga hari untuk menyebarluaskan informasi kepada seluruh masyarakat Sumatra Barat tentang implementasi PSBB. "Kami perlu sosialisasi setidaknya tiga hari. PSBB tidak efektif jika masyarakat tidak tahu," kata Irwan.

[ad_2]

Source link