Corona Corrupt Relief – Tempo.co kolom

Petugas menata paket bantuan sosial untuk keluarga yang terdampak perekonomiannya akibat virus Corona di gudang penyimpanan di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 20 April 2020. Pemerintah Kota Bekasi membagikan total 150 ribu paket bantuan berupa sembako. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

[ad_1]

Distribusi bantuan sosial yang mengganggu untuk mengekang perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh epidemi virus koroner di Jakarta. Meskipun ini bisa dihindari jika pemerintah DKI bersikap sederhana dengan mengundang manajer RT untuk memberikan data penerima. Kesombongan membuat Layanan Sosial Jakarta menyebar hanya membantu berdasarkan data dari Kantor Komunikasi, Informasi dan Statistik. Akibatnya, orang yang tidak berkualifikasi benar-benar mendapatkan bantuan ini.

Dari mana data berasal? Kantor Komunikasi mengutipnya dari data kesejahteraan sosial terpadu. Menurut data, ada 1,2 juta orang miskin di Jakarta yang membutuhkan bantuan karena mereka tidak dapat bekerja karena kebijakan pembatasan sosial skala besar (PSBB). Mereka juga penerima Gold Citizens Card, Jakarta Smart Card, dan bantuan makanan. Sekarang data telah terbukti tidak akurat.

Banyak daerah melaporkan bahwa keluarga yang mampu secara ekonomi benar-benar menerima bantuan ini. Bahkan tetangganya yang miskin tidak terdaftar. Pandemi penobatan tidak hanya mengubah karakter kota karena batasan sosial dan jarak, tetapi juga mengungkapkan hambatan birokrasi untuk mengumpulkan dan menggunakan data sebagai dasar kebijakan publik. Sejauh ini Jakarta telah menggunakan data yang salah untuk kesejahteraan sosial.

Di Indonesia, integrasi data adalah masalah yang rumit. Korupsi dan kepentingan politik berperan dalam menyiapkan data untuk tujuan pemilihan umum. Bahkan, itu adalah tulang punggung kebijakan publik di mana-mana. Tanpa data yang memadai, kebijakan publik tentang uang pajak akan sia-sia. Jika terjadi wabah koroner, kebijakan bantuan sosial akan dilewatkan karena orang yang mereka ingin bantu tidak akan mendapat manfaat. Akibatnya, ekonomi tetap lemah, masalah sosial semakin buruk.

Pemerintah DKI Jakarta, dan wilayah mana pun yang menggunakan kebijakan bantuan sosial selama wabah, pertama-tama harus mengumpulkan data sebelum mendistribusikan sembilan prinsip dasar agar tidak ketinggalan. Seseorang menggunakan tangan seorang administrator RT. Unit pemerintah terkecil yang memahami populasi mana yang membutuhkan bantuan. Selama prosedur pengiriman data transparan dan ketat, peluang korupsi oleh manajer RT diminimalkan.

Kuncinya adalah secara bertahap menggunakan tangan birokrasi dalam pengawasan sehingga penerima data bantuan sebenarnya berasal dari bawah ke atas, daripada penentuan dari atas ke bawah dari kepentingan politik. Dalam pandemi di mana pekerjaan cepat dan tepat, transparansi data sangat penting, termasuk bagaimana data dikumpulkan dan bantuan didistribusikan.

Jakarta adalah cermin bagi daerah lain. Dengan kemungkinan teknologi dan kecanggihan telekomunikasi, Jakarta perlu lebih terorganisir dalam membuat kebijakan tentang data penduduk. Jika ibu kota dalam kekacauan dalam berurusan dengan momok mahkota, daerah lain dengan infrastruktur yang buruk seperti Jakarta akan menjadi lebih kacau.

Pandemi tidak hanya harus ditangani segera, tetapi juga harus melibatkan publik untuk terlibat.

[ad_2]

Source link