Defective Aid Covid-19 Kerusakan, Pemerintah Diperlukan Untuk Menyiapkan Fasilitas Pengaduan

<pre><pre>Defective Aid Covid-19 Kerusakan, Pemerintah Diperlukan Untuk Menyiapkan Fasilitas Pengaduan

[ad_1]

Merdeka.com – Pemerintah pusat dan daerah harus menyediakan fasilitas pengaduan publik open source untuk penerima uang tunai dan makanan dalam konteks penerapan aturan Keterbatasan Sosial Skala Besar (PSBB).

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina mengatakan masyarakat sangat membutuhkan uang dan makanan selama wabah Corona saat ini.

Namun, dia mengingatkan pemerintah bahwa bantuan seperti itu sangat rentan terhadap korupsi oleh semua pihak.

"Jadi pemerintah harus memastikan bahwa mereka mempublikasikan rincian hibah. Itu dimulai dengan hak untuk menerima, jumlah, dan proses distribusi," kata Almas ketika dihubungi oleh independent.com, Senin (20/4).

Dia menguraikan langkah-langkah untuk memberikan bantuan pemerintah. Ini harus diimbangi dengan pembukaan mekanisme pengaduan publik.

"Tidak hanya untuk menutup jika terjadi pemotongan, tetapi juga jika warga melihat distribusi yang terdistorsi atau tidak tepat sasaran," katanya.

Menurutnya, distribusi bantuan saat ini sama rapuhnya dengan partisipasi mereka yang tidak memiliki hak untuk memasuki basis data. Ini juga bukan kesalahan untuk mengecualikan orang-orang yang memenuhi syarat tetapi tidak termasuk dalam pengumpulan data.

"Jadi tujuan dari pengaduan terbuka adalah agar informasi dikomunikasikan dengan baik kepada warga. Untuk meminimalkan penyalahgunaan dan memiliki peran aktif, warga dapat memantau bantuan sosial," katanya. [fik]

[ad_2]

Source link