Departemen Keuangan Tidak Termasuk Pajak Bea Cukai dan Impor Barang Pandemi

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kembali memberikan fasilitas atas impor barang untuk keperluan penanganan Covid-19 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 34/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

[ad_1]

Kementerian Keuangan membebaskan bea masuk dan pajak melalui PMK Nomor 34 Tahun 2020

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah terus berupaya untuk menyediakan fasilitas untuk tujuan mengatasi wabah Penyakit Virus 2019 (Covid-19). Kali ini, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kembali menyediakan fasilitas untuk mengimpor barang dengan tujuan menangani Covid-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 34/2020 tentang Ketentuan Bea dan / atau Pajak dan Pajak Impor Barang untuk Persyaratan Penanganan Pandemi Korona Penyakit Virus 2019 (COVID-19).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan sebelumnya telah memfasilitasi impor barang di bawah operasi Covid-19 melalui skema penyediaan fasilitas keuangan di bawah PMK 70 pada 2012 dan PMK 171 pada 2019, tetapi kedua skema tersebut belum mampu. memecahkan masalah di pertanian.

"Ada kegiatan untuk mengimpor barang untuk menangani Covid-19 yang sebelumnya tidak difasilitasi, seperti mengimpor barang oleh sektor penggunaan swasta atau mengimpor barang melalui barang individu (pengiriman) dan barang penumpang," katanya.

Lebih lanjut Heru menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10 tahun pertama 2020, Menteri Keuangan diberdayakan untuk menyediakan fasilitas bea cukai untuk impor barang yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, melalui Kementerian Keuangan terbaru, Kementerian Keuangan telah meningkatkan kemudahan kegiatan impornya, memberikan semua orang (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perorangan, badan hukum, dan badan non-hukum) akses ke barang impor untuk memerangi wabah Covid-19 dengan bea cukai dan perpajakan sehingga membantu dalam penyediaan barang untuk keperluan rumah tangga.

Fasilitas yang disediakan dalam PMK ini dikecualikan dari bea cukai dan / atau perpajakan, cukai PPN atau PPN dan PPN, dan pembebasan dari Pengumpulan Pasal 22 Pajak Penghasilan untuk barang-barang yang diimpor dengan tujuan menangani pandemi Covid-19 untuk tujuan komersial dan non-komersial. . "Ada 73 jenis barang yang disediakan oleh fasilitas ini dalam PMK terbaru," kata Heru.

Impor barang impor dilengkapi dengan fasilitas yang merupakan barang asal asing, barang melalui pusat logistik terikat (PLB), atau barang yang dilepaskan dari zona berikat / gudang, zona bebas atau zona ekonomi khusus, dan perusahaan yang menerima fasilitas ekspor untuk fasilitas tujuan impor (KITE).

Aplikasi untuk fasilitas ini dapat dilakukan secara elektronik melalui portal INSW atau diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean tempat barang diimpor, kecuali untuk mengimpor pengiriman dan barang penumpang senilai kurang dari FOB 500 dolar AS. dilengkapi dengan Consignment Note (CN) untuk pengiriman atau Deklarasi Pabean untuk bagasi luar negeri. Namun, untuk pengiriman, fasilitas diberikan setelah Operator Pos atau penerima menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam dokumen CN.

Sedangkan nilai pengiriman atau bagasi penumpang melebihi FOB 500 dolar AS, fasilitas pembebasan masih dapat diberikan selama aplikasi telah diajukan dan disetujui oleh Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Pabean. Dokumen impor yang digunakan untuk pengiriman penumpang atau bagasi melebihi FOB USD 500 menggunakan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK).

Jika jenis barang impor yang disediakan oleh fasilitas tunduk pada ketentuan sistem perdagangan impor, maka untuk kenyamanan, cukup dengan melampirkan surat rekomendasi untuk pembebasan perdagangan impor dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada saat impor atau pelepasan barang. Namun, jika barang yang diimpor tidak melebihi jumlah yang ditentukan oleh sistem perdagangan oleh kementerian atau lembaga terkait dan / atau BNPB, tidak perlu melampirkan surat rekomendasi untuk pembebasan sistem perdagangan impor dari BNPB.

Durasi fasilitas ini berlaku sampai akhir operasi pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh BNPB. Diharapkan dengan peraturan baru ini, ia akan meningkatkan fasilitas dan memberikan panduan yang jelas dalam menyediakan fasilitas bagi semua yang berkepentingan untuk impor barang.

Khusus untuk item dalam konteks berurusan dengan Covid-19. Persyaratan lengkap tersedia di PMK nomor 34 pada tahun 2020, dan untuk pengguna layanan dan publik yang membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Pusat Kontak Pabean 1500225 atau melalui obrolan web langsung di bit.ly/bravobc.

[ad_2]

Source link