Diperkirakan untuk Penanganan Coronation Tinggi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat Menyiapkan Rp 56 T

<pre><pre>Diperkirakan untuk Penanganan Coronation Tinggi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat Menyiapkan Rp 56 T

[ad_1]

Jakarta

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat) memfokuskan kembali anggarannya untuk mempercepat penghapusan COVID-19. Anggaran pemfokusan ulang ditujukan untuk mengatasi tiga sektor, yaitu kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial dalam pandemi COVID-19.

Sekretaris Jenderal Jawa Barat (Sekretaris Jenderal) Telekomunikasi Wangsaatmaja telekomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Carnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ketua Kelompok Penanganan Cluster COVID-19 Doni Monardo, untuk membahas pembiayaan kembali anggaran.

Kang Iwan, dijuluki Sekretaris Daerah Jawa Barat, mengatakan bahwa persentase anggaran yang berfokus pada penanganan COVID-19 Pemerintah Jawa Barat adalah yang tertinggi di negara ini.

"Jadi itu bukan jumlah nominal dari berapa banyak kita refinancing dan berapa nilainya. Tetapi persentase anggaran kita kembali dibandingkan dengan anggaran. Jadi Jawa Barat adalah yang tertinggi," kata Kang Iwan dalam sebuah pernyataan oleh Pemerintah Negara Bagian Jawa Barat pada hari Senin. ).

Menurutnya, persentase pemfokusan ulang menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat serius dalam menangani COVID-19. "Ini berarti bahwa Jawa Barat memiliki keprihatinan yang sangat tinggi dan sangat prihatin dengan wabah tersebut. Ini dihargai oleh Departemen Dalam Negeri dan juga Departemen Keuangan, itu digunakan sebagai contoh untuk daerah lain," katanya.

Menurut Menteri Dalam Negeri, Kang Kang menjelaskan, alokasi anggaran nasional untuk COVID-19 berjumlah Rp 56 triliun. Alokasi dibagi menjadi tiga posisi, yaitu, mengelola kesehatan 42,60 persen, mengatasi dampak ekonomi 12,60 persen dan menyediakan jaring pengaman sosial 44,80 persen.

Adapun alokasi anggaran sektor kesehatan beberapa provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat 6,26%, DKI Jakarta 3,04%, Jawa Timur 2,69%, Banten 2,33%, dan Jawa Tengah 1,57%.

Sementara itu, anggaran untuk mengatasi dampak ekonomi yang dialokasikan oleh Jawa Barat adalah 1,50%, Jawa Tengah 1,13%, Jawa Timur 0,77%, DKI Jakarta 0,57%, dan Banten 0,24%. Perkiraan jaring pengaman sosial untuk Jawa Barat adalah 9,63%, DKI Jakarta 8,65%, Banten 7,15%, Jawa Tengah 4,61%, dan Jawa Timur 3,33%.

Selanjutnya Kang Iwan menjelaskan, dari Menteri Dalam Negeri, bahwa masih ada kabupaten / kota di Indonesia yang belum optimis. Ini juga mencakup beberapa kabupaten / kota di Jawa Barat, seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Cimahi, Kota Bandung dan Kota Depok.

Oleh karena itu, Iwan meminta kabupaten / kota yang tidak berhubungan untuk memfokuskan kembali tinjauan mereka terhadap anggaran yang dapat dialihkan ke alamat COVID-19. Dia menambahkan bahwa, di bawah arahan Menteri Dalam Negeri, pemfokusan kembali harus dilakukan sesegera mungkin, mengingat penanganan COVID-19 tidak dapat ditunda.

"Karena pandemi masih berputar. Tetapi prinsip semangat kami adalah bahwa kita harus terlebih dahulu mengatasi masalah kesehatan yang membatasi pertama, dan kemudian kita akan berbicara tentang masalah pemulihan," kata Kang.

(mul / mpr)

[ad_2]

Source link