Enam Kabupaten / Kota Belum Menyampaikan Data tentang Penerima Bantuan Pemerintah Aceh

AJNN.net - Aceh Journal National Network

[ad_1]

Enam Kabupaten / Kota Belum Menyampaikan Data tentang Penerima Bantuan Pemerintah Aceh
Kadinsos Aceh, Alhudri. Foto: Ist

BANDA ACEH – Sebanyak enam kabupaten / kota belum mengirimkan data mengenai penerima dampak korona dari Pemerintah Aceh. Karena keenam kabupaten / kota belum mengirimkan Surat Keputusan (SK) bupati / walikota yang digunakan sebagai pangkalan data oleh Dinas Sosial Aceh, dalam menyebarkan bantuan makanan.

Enam kabupaten / kota tersebut adalah Sabang, Pidie Jaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, Subulussalam dan Aceh Barat.

Sementara itu, sebanyak tujuh kabupaten / kota masih belum lengkap data dan sedang diperiksa kembali data tersebut. Tujuh kabupaten / kota tersebut adalah Banda Aceh, Pidie, Bireun, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Simeulue dan Nagan Raya.

Hingga saat ini, hanya 10 kabupaten / kota yang lengkap, dan bantuan mulai diedarkan, yaitu Aceh Besar, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Aceh Timur.

Ketua Dinas Sosial Aceh, Alhudri, mengungkapkan bahwa semua data tentang penerima bantuan makanan dasar dari Pemerintah Aceh adalah proposal dari kabupaten / kota. Bahkan penerima bantuan juga ditentukan melalui Surat Keputusan (SK) bupati / walikota.

"Data kami mengikut warna, jika hijau lengkap, kuning bermaksud data tersebut masih kurang, dan merah tidak memiliki data sama sekali," katanya.

Menurut Alhudri, bantuan makanan asas untuk fasa pertama sudah lengkap dan tetap diedarkan ke kabupaten / kota. Namun, masalahnya adalah data penerima yang tidak lengkap yang diserahkan oleh kabupaten / kota.

Baca: Kadinsos Aceh: Data Penerima Impak Corona untuk Kawasan / Kota yang Dicadangkan

"Penerima tidak boleh berganda, oleh itu perlukan ketepatan, sekiranya anda mendapat pertolongan berganda kelak ia akan menjadi masalah undang-undang, "jelasnya.

Bekas Pemangku Bupati Aceh Tengah memastikan bahwa semua bantuan ini disalurkan antara lain kepada nelayan, petani, peternak, pedagang perjalanan, UMKM, IKM, pekerja harian santai, pekerja binaan, pemandu teksi motosikal dan sejenisnya. Kerana dalam keadaan darurat korona ini, banyak aktiviti perniagaan masyarakat terpaksa ditutup.

Jumlah penerima bantuan di seluruh Aceh mencapai 61.584 isi rumah (KK). Dimana jumlahnya masih sementara kerana di luar penerima Bantuan Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Makanan Bukan Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial.

Pemangku Gubernur Aceh, kata Alhudri, sejak awal lagi meminta agar bantuan yang disalurkan harus tepat sasaran. Sebenarnya, data penerima sesuai dengan cadangan dari pemerintah kabupaten / kota harus dipilih secara ketat agar tidak ada penyimpangan dalam penyaluran.

"Tuan Pemangku Gubernur sangat fokus pada bantuan yang disalurkan, dan harus benar-benar tepat sasaran, agar tidak ada orang di Aceh yang kelaparan karena korona, jadi data kami benar-benar diperiksa," katanya.

Di samping itu, dia juga meminta elemen masyarakat dan sipil untuk mengawasi proses pengedaran sehingga sampai ke penerima. Jangan biarkan bantuan yang telah disalurkan penyelewengan ini.

"Kami meminta semua elemen masyarakat untuk mengawasi penyaluran bantuan ini, jika memang ada penerima yang tidak sesuai, harap laporkan," katanya.

[ad_2]

Source link