Firli Bahuri: Komisi sedang mempersiapkan pedoman penuntutan

Fachrur Rozie

[ad_1]

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) memutuskan bahwa sepanjang tahun 2019, pengadilan akan menjatuhkan hukuman yang lebih rendah terhadap korupsi. Menurut ICW, suap rata-rata hanya dihukum selama 2 tahun dan 7 bulan.

Selain hukuman ringan, menurut ICW, ada 54 terdakwa korupsi yang didakwa dengan pembebasan dan pembebasan oleh pengadilan, termasuk mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung yang didakwa dengan kasus korupsi SKL BLBI dan Sofyan Basir, mantan Direktur PT PLN, didakwa dengan korupsi terkait dengan proyek PLTU Riau-1.

Dari pemantauan yang dilakukan oleh ICW, selama 2019 ada 1.019 kasus korupsi diadili di pengadilan dengan 1.125 terdakwa. Dari jumlah tersebut, 842 terdakwa korupsi dihukum ringan.

Tahun lalu, hanya sekitar 173 terdakwa yang dihukum, sementara sembilan terdakwa dihukum. Bahkan, ada 41 terdakwa dibebaskan dan 13 terdakwa dibebaskan.

"Kecenderungan hukuman korupsi sepanjang tahun 2019 tidak menunjukkan dukungan penuh untuk sektor pemberantasan korupsi. Ini karena dalam temuan ICW, hukuman rata-rata terhadap terdakwa korupsi hanya 2 tahun dan 7 bulan penjara," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

Hukuman rata-rata yang dijatuhkan oleh pengadilan lebih rendah dari rata-rata klaim yang diajukan oleh jaksa penuntut dari Kantor Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penuntutan rata-rata mencari hukuman penjara 3 tahun 4 bulan, sedangkan penuntutan menuntut KPK 5 tahun dan 2 bulan.

Secara rinci, Kelly menjelaskan, dari total 911 kasus yang dituntut oleh Kantor Kejaksaan, 604 diadili ringan, 276 kasus sedang, dan 13 kasus berat. Sementara Komisi telah menuntut 197 terdakwa, dengan 51 terdakwa dalam terang, 72 sedang, dan 6 berat.

Akibatnya, kasus yang ditangani oleh Kantor Kejaksaan rata-rata 2 tahun dan 5 bulan penjara. Sementara itu, kasus korupsi yang dijalankan oleh KPK rata-rata dijatuhi hukuman 4 tahun hingga 1 bulan.

"Kemudian untuk hukuman ringan, jaksa terdiri dari 63 terdakwa dan 722 terdakwa. Ada 2 terdakwa dikategorikan berat dan 5 terdakwa," katanya.

ICW telah meminta Ketua Mahkamah Agung (MA) yang baru terpilih, Muhammad Syarifuddin untuk secara khusus menyoroti kecenderungan keputusan ringan tentang korupsi. Ini dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan menyusun dan merealisasikan pedoman pidana.

"Setiap hakim memiliki standar khusus dalam memutuskan kasus korupsi," katanya.

[ad_2]

Source link