Gorontalo Mengusulkan Izin PSBB, Terawan Belum Menyetujui

<pre><pre>Gorontalo Mengusulkan Izin PSBB, Terawan Belum Menyetujui

[ad_1]

JAKARTA, iNews.id – Menteri Kesehatan Agus Putranto belum menyetujui aplikasi Skala Batas Sosial (PSBB) yang diusulkan oleh Gubernur Gorontalo dalam upaya untuk mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19 di wilayah tersebut.

"Setelah studi epidemiologis, kami belum dapat menentukan PSDB Gorontalo," kata Menteri Kesehatan dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (4/4/2020).

Gubernur Gorontalo mengirim surat yang meminta pengajuan PSBB kepada Menteri Kesehatan tertanggal 15 April 2020. Namun, setelah aspek epidemiologis dan lain dari tim teknis dilaksanakan, Menteri Kesehatan Pertahanan tidak dapat mendirikan PSBB di daerah tersebut.

Pada hari Minggu, Menteri Kesehatan Terawan mengirim surat balasan kepada Gubernur Gorontalo, yang menyatakan bahwa daerah tersebut belum membentuk PSBB.

Keputusan untuk tidak menerapkan PSBB tidak hanya didasarkan pada aspek epidemiologis dan lain dari tim teknis yang tidak memenuhi kriteria, tetapi juga dianggap sebagai Satuan Tugas Akselerasi Penanganan Covid-19.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Batasan Sosial Skala Besar dalam Kontribusi Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19) dan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 Peraturan tentang Pedoman Batas Sosial Skala Besar untuk Mempercepat Perawatan Virus Corona 2019 (Covid-19), provinsi / kabupaten / kota dapat melakukan CBDR jika memenuhi kriteria tertentu.

Kriteria untuk menerapkan PSB meliputi jumlah kasus dan / atau jumlah kematian akibat penyakit yang meningkat dan menyebar dengan cepat di beberapa daerah, terkait dengan epidemiologi dengan insiden serupa di wilayah atau negara lain, dan kesediaan pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya.

Mantan Menteri Kesehatan telah menyetujui beberapa bidang untuk implementasi PSBB, yaitu Provinsi DKI Jakarta; Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat; Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten; Kota Pekanbaru di Provinsi Riau, Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan akhirnya Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan dan Kota Tarakan Utara.

Tidak hanya Provinsi Gorontalo, mantan Menteri Kesehatan juga menolak permintaan PSBB untuk sejumlah kabupaten yang tidak memenuhi kriteria seperti Bolaond Mongondow, Sulawesi Utara, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Kota Sorong, Papua Barat, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dan Ndio Rote NTT. Area yang tidak dapat mengimplementasikan CBS dianggap tidak memenuhi kriteria untuk menerapkan Skala Sosial (CBS).

Editor: Muhammad Fida Ul Haq

[ad_2]

Source link