ICW Call Penegakan Hukum Jarang Gunakan Artikel Pencucian Uang

<pre><pre>ICW Call Penegakan Hukum Jarang Gunakan Artikel Pencucian Uang

[ad_1]

indopos.co.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat bahwa jaksa penuntut yang baik dari Kejaksaan Agung dan KPK jarang menggunakan artikel tentang pencucian uang (TPPU) dalam menangani kasus korupsi pada tahun 2019.

"Implementasi UU TPPU dari total 1.125 terdakwa selama 2019 dilakukan terhadap hanya 8 terdakwa sementara kami berharap para petugas penegak hukum untuk selalu memasukkan TPPU karena hukum dan korupsi TPPU dan tindakan kriminal sangat ketat," kata penyidik ​​ICW Kelly Ramadhana di Jakarta, Minggu (19) / 4/2020).

Dari sudut pandang hukum, menurut Kelly, korupsi adalah salah satu prediktor kejahatan yang diatur dalam Pasal 3 TPPU dan dari perspektif sosiologis, pelaku kejahatan akan dapat menyembunyikan atau mengalihkan kejahatan dalam bentuk apa pun.

"Kami kecewa bahwa Kejaksaan Agung dan Komisi Antikorupsi belum berani menuduh terdakwa aturan TPPU, misalnya pada tahun 2018 ada kasus di mana terdakwa dengan jelas menjalankan TPPU, mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, tetapi sampai saat ini Setnov tidak pernah diselidiki oleh TPPU, meskipun aturan TPPU sangat progresif dalam mengadopsi pembalikan aturan tentang beban pembuktian dan pendekatan baru 'ikuti uang' bukannya 'ikuti tersangka', "kata Kelly.

Kelly berpendapat bahwa penegakan hukum menolak untuk menerapkan TPP dalam kasus korupsi karena kesulitan dalam penegakan hukum itu sendiri karena untuk pelaksanaan TPPU harus ada fase deteksi, pembekuan aset dan sebagainya, serta tantangan politik untuk tindakan penegakan hukum.

Sepanjang 2019, ICW mengatakan upaya untuk memulihkan kerugian negara tetap menjadi masalah yang belum terselesaikan pada tahun 2019 karena negara tersebut menderita kerugian sebesar Rp12 triliun sedangkan total pengiriman uang hanya mencapai Rp748,163 miliar.

"Ini perbedaan yang sangat besar dan efek pencegahannya diketahui dalam hukuman penjara maksimum dan pengenaan Pasal 18 UU Anti-Korupsi, yang berkaitan dengan pencucian uang, tetapi kenyataannya adalah bahwa hukuman itu membuat frustrasi karena hanya rata-rata 2 tahun dan 7 bulan penjara. dan jumlah uang pengganti masih sangat banyak dibandingkan dengan kerugian negara, "jelas Kelly.

Namun, ICW menghormati keputusan hakim dalam dua kasus korupsi, karena mereka menjatuhkan hukuman penjara maksimum dan pengenaan uang.

Yang pertama adalah kasus mantan Kepala Kantor Pajak Ambon La Masikamba yang menerima suap $ 790 juta dengan hukuman penjara 12 tahun dan dijatuhi hukuman penjara 15 tahun ditambah sejumlah $ 7,88 miliar di Pengadilan Negeri Ambon.

Kasus kedua adalah kasus dengan Direktur A&C Trading Network Defendant (ACTN) Antonius Aris Saputra yang dinyatakan bersalah melakukan korupsi yang mengakibatkan kerugian Rp.63.342 miliar secara nasional dengan 18 tahun penjara 6 bulan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menghukumnya 16 tahun penjara dengan denda Rp61 miliar

"Kami berharap bahwa penegakan hukum di Kejaksaan Agung dan KPK harus selalu menggunakan TPPU ketika menuntut korupsi. Kantor Kejaksaan Agung menggunakan lebih banyak pencucian uang, 7 kasus daripada KPK, yang hanya 1 kasus, jadi Komisi harus lebih serius dalam memulihkan kerugian negara, meskipun kami tidak yakin bahwa era kepemimpinan Firli bisa datang dari fokus pada pencegahan, ”tambah Kelly. (semut)

[ad_2]

Source link