Indonesia dan Tenggorokan Menguji Wabah Covid ke-19

<pre><pre>Indonesia dan Tenggorokan Menguji Wabah Covid ke-19

[ad_1]

indopos.co.id – Indonesia dan Pancasila saat ini sedang diuji untuk wabah Covid-19. Kondisi saat ini menciptakan ketegangan sosial di masyarakat, baik yang terkena dampak maupun yang tidak terpengaruh.

Sekretaris Jenderal Dewan Kepemimpinan Nasional Pancasila, Arif Rahman, mengatakan Indonesia adalah produk kontrak sosial yang divalidasi berdasarkan prinsip-prinsip Persatuan dalam Keragaman. Padahal Pancasila adalah fondasi ideologis Indonesia.

Di sini, ia menjelaskan masing-masing poin Pancasila, dimulai dengan Yang Mahakuasa. Ia mempertimbangkan, beribadah di rumah dan untuk sementara waktu melarang upacara keagamaan di gereja karena dikhawatirkan akan menambah jumlah korban dan memfasilitasi penyebaran Covid-19 ke semua agama.

"Namun, sebagai umat beragama, kami berkewajiban untuk mendekat dan berdoa kepada Yang Mahakuasa agar Covid-19 segera ditunjuk olehnya dan bahwa kami menghindari wabah yang disebabkan oleh Covid-19," katanya kepada INDOPOS dalam pesan tertulis pada hari Minggu (19/4/2020).

Untuk prinsip kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Di sini ia mengajak semua pihak untuk terus berusaha menjadi kemanusiaan dan saling memperlakukan dengan baik tanpa memandang agama, etnis, ras dan budaya.

"Kami menghargai kemanusiaan kami sebagai negara yang beradab dan dapat bertindak adil dalam membantu mereka yang telah berjuang di garis depan dalam perang melawan Covid-19," katanya.

Dalam hal ini, ia menekankan bahwa tidak boleh ada penolakan penguburan oleh tenaga medis atau orang yang meninggal karena Covid-19 dan bahwa prioritas harus diberikan kepada mereka yang membutuhkannya sebaik mungkin.

Untuk prinsip ketiga, Asosiasi Indonesia. Ini berarti bahwa semua harus bersatu melawan Covid-19 dengan memperkuat satu sama lain untuk mengurangi penyebaran dan penyebaran, dan untuk meninggalkan kepentingan politik, kelompok dan kelompok, demi kepentingan bangsa dan bangsa.

Selanjutnya, Demokrasi Dipimpin oleh Kebijaksanaan Kebijaksanaan dalam Konsultasi Perwakilan. Diharapkan bahwa setiap pemimpin, berapa pun levelnya, harus tetap berhati-hati dalam menangani masalah-masalah negara sebagai hasil dari pandemi Covid-19.

"Prioritaskan musyawarah dalam membuat keputusan sehingga manfaatnya akan terasa dan akan menenangkan masyarakat," katanya.

Akhirnya, keadilan sosial untuk semua orang Indonesia. Dalam hal ini, keadilan seharusnya tidak sama, tetapi keadilan harus dibagikan dan dipuji. Karena itu, kebijakan itu harus benar-benar memperhatikan rakyat.

"Karena, jika kita merasa tidak adil dengan perasaan rakyat, kepercayaan rakyat akan hilang dan dapat menyebabkan kekecewaan yang akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi kehidupan bangsa dan bangsa kita," katanya.

Oleh karena itu, harus ada keterbukaan terhadap penggunaan keuangan negara oleh pemerintah dalam menyikapi Covid-19 serta contoh dukungan timbal balik yang harus datang dari para pemimpin negara, sehingga beban akan menjadi ringan bagi negara. (Rmn)

[ad_2]

Source link