Jumlah PHK yang disebabkan oleh Covid-19, apa yang dikatakan kepala BKPM? : Ekonomi Hukum

<pre><pre>Jumlah PHK yang disebabkan oleh Covid-19, apa yang dikatakan kepala BKPM? : Ekonomi Hukum

[ad_1]

JAKARTA – Penyebaran virus koroner (Covid-19) di Indonesia telah menyebabkan jutaan pekerja memutuskan hubungan kerja (PHK) dan diberhentikan. Ketika kegiatan bisnis industri mulai mengganggu bahkan ancaman kebangkrutan

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan wabah itu sulit untuk bisnis. Tetapi dia meminta majikannya untuk tidak berhenti.

"Harapan saya adalah jika ini tidak dapat dihindari, itu harus dilakukan, gaji dan upah harus dibayar," katanya dalam konferensi yang disiarkan televisi, Senin (20/4/2020).

Baca Juga: Jutaan Pekerja Memecat dan Memecahkan Efek Covid-19, Inilah Fakta

Ada beberapa langkah yang bisa diambil pengusaha. Misalnya dengan berhenti membayar upah meskipun tidak 100% penuh.

"Berapa banyak yang dibahas dengan cermat. Pengusaha menginginkan lebih, tetapi pengusaha agak sulit," kata Bahlil.

Menurut Bahlil, situasi ini dialami hampir di setiap negara. Bahkan negara-negara seperti Amerika Serikat mengalami PHK massal.

Oleh karena itu, pemerintah melakukan segala upaya untuk membantu dunia bisnis dengan segala macam stimulus untuk menghentikan gelombang penghentian. Misalnya, dengan insentif pajak, kartu pra-kerja, bantuan sosial, dan lainnya.

"Kami selalu berkampanye untuk non-stop. Akibatnya, pemerintah telah memberikan stimulus PPN, pajak penghasilan perusahaan, kredit pokok bebas bunga ditangguhkan selama 6 bulan. Ini adalah dorongan bagi perusahaan untuk mempertahankan pekerja," kata Bahlil.

Bahlil juga mendesak semua pihak untuk tidak mementingkan diri sendiri dan mencari keselamatan mereka sendiri. Dalam hal ini merupakan ujian kesetiaan bagi pengusaha dan karyawan.

"Kami, sebagai pekerja, sedang diuji, sayangnya tidak untuk perusahaan, dan pengusaha sedang diuji untuk menjaga karyawan," kata Bahlil.


[ad_2]

Source link