Kantor Polisi Pasaman Melakukan Operasi Bersama untuk Eksekusi PSB

Polres Pasaman Gelar Operasi Gabungan Penerapa PSBB

[ad_1]

TIM, HARIANHALUAN.COM – Pasaman, Sumatera Barat, Petugas Kepolisian Kabupaten mengadakan rapat bersama dalam menanggapi status Batasan Sosial Skala Besar (PSBB) oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kepala Kepolisian Resor Pasaman, AKBP Hendri Yahya SE, di Lubuksikaping, Senin (20/04), mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari uji kesiapan implementasi PSBB untuk wilayah Kepolisian setempat.

"Salah satu kegiatannya adalah patroli bersama antara elemen militer / polisi dan SOC dalam memberikan pendidikan dan transfer informasi terkait dengan PSBB, terutama di area publik, termasuk pasar tradisional dan pusat perbelanjaan," katanya.

Selain itu, ia melanjutkan, di beberapa titik di kabupaten itu, menyemprotkan cairan desinfektan dengan banding ke Kamtibmas dan standar protokol kesehatan untuk menangani wabah Covid-19, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 tahun 2020, tentang PSBB.



Pada kesempatan itu, ia meminta semua karyawan dan karyawan yang terlibat untuk melakukan tugas mereka sebaik mungkin di bidang pekerjaan dan wewenang masing-masing.

"Masyarakat perlu dilindungi dan diinformasikan untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19, terutama di wilayah hukum Kepolisian Resort Pasaman," katanya.

Mengenai penerapan status PSBB, telah ada tanggapan luas dari masyarakat setempat, kata warga Distrik Tigonagari, Dodoy (50), tentang implementasi program jaring pengaman sosial dan program bantuan lainnya, hingga saat ini pelaksanaannya masih membingungkan di tingkat bawah.

"Ada kebutuhan akan kesiapan sistem untuk mengimplementasikannya, salah satunya terkait dengan pengungkapan hak yang harus diterima publik selama PSBB," katanya.

Dikatakan oleh warga Lubuksikaping, Syamsubir (42), bahwa implementasi PSBB membutuhkan kesiapan yang tinggi dan harus melibatkan semua elemen masyarakat.

"Jangan biarkan PSC dalam kondisi rusak dan jika dilakukan dengan cara yang kacau, dikhawatirkan akan menciptakan masalah baru di masyarakat dan membahayakan tanggung jawab untuk menggunakan dana negara," kenangnya.

Dilaporkan sebelumnya, setelah surat pengunduran diri Great Barrier Revenue (PSBB) untuk Sumatra Barat disetujui oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat segera menetapkan tenggat waktu untuk menentukan kapan PSBB akan dimulai.

Dari hasil ini, PSBB di Sumatera Barat akan dimulai pada Rabu (22/4/2020) selama dua minggu ke depan.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno setelah pertemuan PSBB Sumatera Barat dengan OPD terkait di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Sabtu (18/4/202) mengatakan penentuan PSBB dilakukan setelah diskusi dan studi dengan pihak terkait.

Setelah itu, penilaian juga akan dilakukan apakah harus diperpanjang atau tidak, sementara batasan dan batasan PSBB saat ini masih dalam pembahasan.

"Direncanakan pada hari Rabu, 22 April, kami akan mulai mengimplementasikan PSBB Sumatera Barat, selama dua minggu," kata Irwan Prayitno dalam sebuah pernyataan. (*)

[ad_2]

Source link