Ketua DPRD Pariaman dan Padang Pariaman Setuju Corona sebagai Musuh Bersama

Ketua DPRD Pariaman dan Padang Pariaman Sepakat Corona Musuh Bersama

[ad_1]

PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM – Semua anggota DPRD di bandar dan daerah mesti prihatin dan aktif menghadapi wabak Covid-19. Mereka dapat menggunakan semua fungsi dan kewenangan yang mereka miliki untuk melindungi rakyat dan wilayah masing-masing.

Itulah pemikiran utama yang diutarakan oleh Ketua DPRD Kota Pariaman Fitri Nora dan Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman Arwinsyah untuk tunduk di Pariaman, hujung minggu lalu.

Ketika bertemu secara berasingan, kedua-dua pemimpin dewan dari Parti Gerindra mengatakan, secara institusi, baik DPRD daerah dan perbandaran, telah setuju dan menyerah pergeseran dan pemotongan anggaran dewasa 2020 untuk menangani Covid-19.

"Kami telah mengadakan pertemuan dengan TAPD dan mengatakan, apa yang mesti dilakukan, kami lakukan. Sila gunakan penggunaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan betul. Pemotongan itu datang dari anggaran perjalanan rasmi, jawatankuasa khas, cuti dan bantuan teknikal daripada sejumlah 20 anggota DPRD Bandar Pariaman, "kata Fitri Nora.



Pada prinsipnya, baik DPRD Kota Pariaman dan DPRD Daerah Padang Pariaman mendukung sepenuhnya usaha pemerintah kota dan kabupaten untuk menghadapi wabak Covid-19.
"Selama ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, DPRD pasti akan mendukungnya," kata Ketua DPRD Padang Pariaman.

Sebagai DAK, jabatan kesihatan diperuntukkan untuk pembinaan atau pembinaan lokasi pengasingan, dan anggaran diperuntukkan Rp 36 miliar. Sementara itu, untuk peralatan pelindung diri (PPE) Padang Pariaman, dia juga telah mengubah anggaran menjadi Rp 13,6 miliar.

Jadi di masa depan di Padang Pariaman tidak akan ada lagi pegawai berjangka yang menjadi penjaga depan dalam menangani Covid-19 yang tidak mempunyai PPE atau kekurangan PPE.
"Selain membeli pakaian Hazmat, anggaran juga digunakan untuk membeli topeng dan juga untuk mencegah operasi Covid-19," kata Arwinsyah.

Selain memotong anggaran untuk kematangan, Arwinsyah mengatakan, semua 40 anggota DPRD kabupaten, termasuk dirinya, telah bergerak dan mengawal masyarakat di daerah masing-masing sejak sebulan yang lalu.

"Ada mereka yang menyemburkan disinfektan, menyebarkan topeng sambil menjelaskan bahaya virus korona dan bagaimana cara mencegahnya, termasuk menolong warga yang terjejas secara ekonomi," kata Ketua DPRD Padang Pariaman.

Arwinsyah dan Fitri Nora sepakat, ada dua perkara penting yang mesti diselesaikan bersama.

Pertama memutuskan rantaian pengedaran Covid-19, dan kedua menangani kesan ekonomi masyarakat.
"Di Kota Pariaman, dari dana Rp21 miliar yang ditransfer ke sejumlah OPD, kedua poin tersebut diarahkan. Karena dewan itu bukan pelaksana, kami menyerahkan sepenuhnya penggunaan anggaran tersebut kepada pemerintah kota. "kata Fitri Nora.

Selain dana kota dan kabupaten, penanganan Covid-19 juga disokong oleh anggaran wilayah dan pusat. Lebih-lebih lagi, dalam pelaksanaan PSBB yang akan segera diberlakukan di Sumatera Barat, tentunya sejumlah bantuan juga akan disalurkan ke daerah-daerah.

"Kami meminta agar ada bantuan untuk orang-orang yang terkena dampak Covid-19 di daerah ini dari provinsi dan pusat, bukan dalam bentuk barang, tetapi uang. Biarkan wilayah yang membeli beras atau makanan asas diedarkan kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar barang itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ekonomi daerah juga. terus berputar, "kata Fitri Nora. (*)

[ad_2]

Source link