Ketua SMSI: Pemerintah Harus Mengatasi Oposisi Dewan Pers

<pre><pre>Ketua SMSI: Pemerintah Harus Mengatasi Oposisi Dewan Pers

[ad_1]

Newslampungterkini.com, Jakarta– Pemerintah harus menyampaikan keberatan terhadap Dewan Pers, yang mewakili elemen pers dalam demokrasi, untuk menunda pembahasan rancangan KUHP dalam suatu rapat kerja di tengah wabah Covid-19 yang sedang berlangsung.

Hal tersebut disampaikan oleh kepala Persatuan Media Cyber ​​Indonesia (SMSI), Firdaus dalam siaran pers tertulis, Sabtu (4/4/2020). SMSI adalah organisasi dari 600 perusahaan media online di Indonesia.

"Sikap SMSI jelas, untuk mendukung apa yang dikatakan oleh Ketua Dewan Pers Muhammad Noah yang berorientasi pada kebebasan pers," kata Firdaus.

Seperti dilansir banyak media, di tengah pandemi global saat ini yang juga menjangkiti Indonesia, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna Laoly) telah memutuskan untuk melanjutkan debat, Rancangan Kode Hukum Pidana pada rapat kerja, Rabu (4/4/2020).

Tidak hanya itu, pemerintah juga telah mengajukan rancangan RUU Perburuhan ke Parlemen Indonesia.

Menanggapi hal ini, dalam sebuah pernyataan pers tertanggal 16 April 2020, Ketua Dewan Pers Muhammad Noah mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pembahasan berbagai proposal legislatif, termasuk KUHP dan RUU Penciptaan Pekerjaan, yang bersifat lebih kondusif, sampai implementasi proses hukum dapat diperpanjang secara memadai, cukup untuk mendapatkan keaslian, saran dan masukan dari masyarakat sipil dan komunitas pers.

Dewan Pers terus menghargai langkah pemerintah untuk mengatasi wabah global Covid-19. Oleh karena itu, penting bahwa semua pihak, termasuk Parlemen Indonesia, didedikasikan untuk upaya kolektif untuk mengatasi epidemi dan dampaknya pada semua sektor dan aspek kehidupan masyarakat.

"Pemerintah dan Parlemen harus bertindak sebagai panutan bagi masyarakat dalam hal mencegah penyebaran Covid-19 dan tidak mengambil tindakan yang menciptakan kekacauan di masyarakat," kata M. Nuh dalam rilisnya.

Dewan Pers juga menolak diskusi tentang KUHP sehubungan dengan pasal-pasal yang dapat mempengaruhi kebebasan pers termasuk Pasal 217-220 (Kejahatan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden), Pasal 240 dan 241 (penghinaan terhadap Pemerintah), Pasal 262 dan 263 (penyiaran menipu) , Pasal 281 (gangguan dan kesalahan proses peradilan).

Kemudian, Pasal 304-306 (tindak pidana terhadap agama), Pasal 353-354 (Cedera Publik dan Lembaga Negara), Pasal 440 (pencemaran nama baik), dan Pasal 446 (pencemaran nama baik) dan artikel lainnya (rancangan RUU Kejahatan 15 September 2019).

Pers juga menolak untuk mengomentari RUU Ketenagakerjaan, khususnya upaya untuk mengubah Pasal 11 dan Pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Fokus pada Covid-19

Kepala SMSI, Firdaus, mengajukan permintaan kepada pemerintah dan Parlemen untuk menahan diri, dan untuk bekerja sama dalam perang melawan Covid-19.

"Karena tidak ada ahli yang bisa menjamin bahwa covid-19 hanya akan menyerang dalam satu gelombang serangan. Mungkin 2, 3 atau lebih gelombang?", Kata Firdaus.

Firdaus bertanya apakah strategi pemerintah dalam memerangi Covid-19 sesuai? Jangan sampai pemerintah meragukan polisi.

"Jika itu benar, mengapa kita tidak bekerja sama untuk mengembangkan kekebalan kawanan, karena jika kekebalan kawanan telah ditetapkan, wabah kemungkinan akan berakhir," katanya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa Covid-19 adalah epidemi global

pada hari Rabu, 11 Maret. Pada 15 April 2020, WHO telah mendaftarkan 213 negara atau wilayah yang telah mengkonfirmasi kasus ini. (*)

[ad_2]

Source link