Komisi merancang mekanisme pemilihan lokal secara bersamaan selama pandemi COVID-19

KPU rancang mekanisme pilkada serentak saat pandemi COVID-19

[ad_1]

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan mekanisme untuk mengadakan konstituensi simultan (pemilu) jika akan diadakan di tengah-tengah wabah COVID-19.

"KPU sebenarnya telah merancang sejumlah hal, seperti memperbarui data pemilih. Apakah mungkin untuk membuat undang-undang tentang memperbarui data pemilih, memverifikasi dukungan kandidat, yang semuanya telah diubah secara digital," kata KPU Indonesia Arief Budiman di Jakarta, Minggu.

Ini disajikan dalam diskusi virtual berjudul "Pemilihan Lokal 9 Desember 2020 Is It Possible?".

Baca juga: Pemilu 9 Desember, KPU: Perppu harus dirilis April ini
Baca juga: Komisi meminta wewenang untuk mengatur waktu pemungutan suara
Baca juga: Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk menunda pemilihan pada 9 Desember 2020

Bahkan, katanya, mekanisme kampanye akan diadaptasi menjadi "kampanye digital" sehingga tidak perlu kampanye yang melibatkan banyak orang.

"Kami sudah menyiapkan ini, termasuk bagaimana kami akan memilih dan menghitung suara," katanya.

Di tempat pemungutan suara (TPS), katanya, itu akan diatur oleh jarak antara ruang dengan cara yang diukur sejauh mereka tidak bisa lagi cocok.

"Lalu, jumlah pemilih dalam pemungutan suara menurun karena jika kita mengikuti penghitungan saat ini, bisa mencapai hingga 800 orang. Ada banyak orang dalam pemungutan suara," katanya.

Namun, katanya, setiap kebijakan yang akan diubah dan disesuaikan untuk menjaga kualitas pemilih memiliki konsekuensi, dari aspek anggaran hingga perubahan peraturan.

"Dan perubahan undang-undang juga membutuhkan waktu, itu harus dibicarakan dan dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR," katanya.

Arief memperingatkan bahwa antara Mei dan Juni 2020, jadwal kerja Dewan Perwakilan Rakyat sedang istirahat dan mungkin tidak nyaman jika mereka harus pergi ke pemilihan Desember.

Pada dekrit pada 9 Desember 2020, dia mengatakan itu berdasarkan patokan sebagai salah satu pertimbangan, penentuan masa darurat bencana nasional hingga 29 Mei 2020 menurut pandemi Corona.

Namun, Arief mengakui bahwa ada kemungkinan masa tanggap darurat akan diperpanjang dan akan memengaruhi apa yang telah disepakati, termasuk pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020.

Baca juga: KPU: Penyelenggara pemilu ditangguhkan
Baca juga: Legislator: Hasil pemilu 9 Desember perlu ditinjau

Penyiar: Zuhdiar Laeis
Editor: Tasrief Tarmizi
HAK CIPTA © Antara 2020

[ad_2]

Source link