Legislatif Parlemen Berfokus pada Perdebatan Kelompok UMKM dari Buruh Mertua

<pre><pre>Legislatif Parlemen Berfokus pada Perdebatan Kelompok UMKM dari Buruh Mertua

[ad_1]

Merdeka.com – Diskusi tentang rancangan RUU di Parlemen Indonesia akan berlanjut. Sejumlah ancaman demonstrasi dari beberapa elemen tenaga kerja, pada 30 April 2020 di Jakarta, tidak mengganggu niat anggota Badan Legislatif untuk melaksanakan tugas dan tugasnya termasuk membahas hukum omnibus.

"Ada beberapa kelompok UU Omnibus. Sebelumnya, kami di Badan Legislatif telah sepakat untuk terus membahas kelompok-kelompok yang tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat," kata Ketua Mahkamah Agung Parlemen Indonesia Supratman Andi Agtas, Minggu (19/4).

Dia mengakui bahwa legislatif masih menghormati dan mendengar suara dan pendapat beberapa asosiasi. Namun, politisi Sulawesi Selatan mencatat bahwa diskusi tentang kelompok kerja belum dibahas.

Supratman juga mencatat bahwa tidak semua 11 kelompok dalam RUU Tempat Kerja ditolak oleh publik. "Ada beberapa yang diterima dengan baik oleh masyarakat seperti UMKM dan fasilitas pembangunan koperasi. Sekarang ini yang akan kita bahas dulu," katanya.

Dia menekankan bahwa jika ada beberapa kelompok yang tidak menimbulkan keributan di masyarakat, diskusi dapat berlanjut. Hanya perlu beberapa detik untuk diskusi untuk dibahas.

"Kami baru saja memasuki diskusi pendahuluan, masih menyusun tabel. Saya di sini hanya mengatur diskusi dan memasukkan lalu lintas. Masalah pembahasan RUU lebih lanjut akan tergantung pada fraksi. Jika mereka meminta untuk menunda, tetapi jika Anda meminta , tolong saja, "jelasnya.

Tetapi sebelum melanjutkan dengan RUU itu, Supratman meminta setiap suku untuk melakukan tes publik untuk menerima sebanyak mungkin masukan dari masyarakat. Dari tahap ini DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) akan muncul.

Fraksi Golkar meminta DIM muncul setiap minggu hingga Mei mendatang. "Kami belum memiliki target untuk diselesaikan selama debat RUU ini. Kami masih menunggu DIM dari klan. Itu semua tergantung pada entri DIM. Pada pertemuan komite berikutnya, itu akan dibahas lagi," kata Supratman.

Anggota Majelis Gerindra itu juga menekankan penghormatan terhadap hak-hak komunitas atau serikat pekerja yang ingin mengekspresikan pandangan mereka. Termasuk demo demo pada 30 April 2020.

"Itu adalah hak masyarakat untuk bersosialisasi. Tetapi kita juga harus mematuhi mekanisme dalam mengemukakan pendapat ini. Apalagi sekarang setelah ada PSBB (pembatasan sosial berskala besar), mekanisme itu harus dipenuhi," katanya.

Dewan Perwakilan Rakyat dan semua fraksi, menurut Supratman, terus berkomunikasi dengan serikat pekerja untuk mendapat masukan.

"Kami tahu bahwa kelompok pekerja ini mendapatkan perhatian paling besar. Dari sana, akan diketahui faksi mana yang memperjuangkan hak-hak buruh. Jika ini awal. DIM tidak ada di sana. Sekarang jika tidak ada DIM," Lalu apa yang ingin Anda diskusikan, "pungkasnya. [fik]

[ad_2]

Source link