Mute Corona, Presiden Siap untuk Pembatasan Sosial Skala Besar | Berita

<pre><pre>Mute Corona, Presiden Siap untuk Pembatasan Sosial Skala Besar | Berita

[ad_1]

Penulis: Rio Indrawan – Tanggal: Selasa, 31 Maret 2020 – 12:54 – Dilihat: 227 kali

Kredit oleh: kominfo / doc

Jakarta, PINews.com – Pemerintah terus berupaya mengatasi pandemi koroner atau co-19 di Indonesia, termasuk memutus rantai transmisi. Presiden Joko Widodo menyerukan kebijakan sanksi sosial dan fisik yang lebih besar agar lebih ketat, lebih disiplin, dan lebih efektif.

Ini disampaikan oleh Presiden saat memberikan pengantar pada pertemuan terbatas yang diadakan melalui teleconference di Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat. "Saya juga mendesak dan memastikan bahwa apotek dan toko yang menyediakan kebutuhan dasar dapat tetap terbuka untuk melayani kebutuhan warga dengan terus menegakkan protokol perawatan jarak jauh yang ketat," kata Presiden.

Sejalan dengan kebijakan ini, pemerintah juga menetapkan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengusaha, dan pekerja informal. "Ini akan diumumkan nanti ke publik," tambahnya.

Dalam menerapkan kebijakan pembatasan sosial skala besar, Presiden menyerukan aturan implementasi yang lebih ketat untuk memberikan pedoman bagi provinsi, kabupaten, dan kota. Lebih lanjut Presiden mengingatkan bahwa kebijakan karantina kesehatan termasuk karantina daerah adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah.

"Saya berharap semua kementerian memastikan bahwa pemerintah pusat harus memiliki visi yang sama, memiliki visi yang sama, memiliki kebijakan yang sama, semua harus diperhitungkan, semua harus diperhitungkan, baik dari dampak kesehatan maupun dampak sosial ekonomi," katanya.

Prioritaskan Perlindungan Tenaga Kesehatan

Stok alat pelindung diri (APD) telah terbatas dan perhitungan menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar tiga juta APD pada akhir Mei. Presiden Joko Widodo menyerukan perlindungan pekerja kesehatan dan penyediaan obat-obatan dan peralatan kesehatan benar-benar menjadi prioritas.

"Pastikan semua dokter, tenaga medis, perawat dapat bekerja dengan aman dengan peralatan medis yang memadai dan pada 23 Maret, pemerintah pusat mengirim 165.000 APD (alat pelindung diri) ke setiap provinsi, saya juga meminta ini dipantau secara menyeluruh." itu harus segera dikirim, dipindahkan ke rumah sakit setempat sehingga mereka dapat memberikan perawatan kesehatan yang baik kepada masyarakat, "kata Presiden.

Menurut laporan yang diterima oleh Presiden, hingga saat ini, stok APD telah terbatas dan perhitungan menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar tiga juta APD pada akhir Mei. Oleh karena itu, Presiden menyerukan pergantian PPE yang dipercepat. "Saya juga meminta produk dalam negeri untuk digunakan. Karena data yang saya terima, ada 28 produsen APD di negara kita," tambahnya.

Untuk mendukung penerbitan APD, Presiden meminta agar impor bahan baku disederhanakan. Pada saat yang sama, Presiden juga menyerukan percepatan pengembangan agar ventilator diproduksi di dalam negeri.

Selain alat kesehatan, Kepala Negara juga meminta agar stafnya memperhatikan ketersediaan tes cepat, PCR (reaksi berantai polimerase), dan VTM (media transportasi virus) untuk mempercepat pemeriksaan di laboratorium. Untuk tes cepat, Presiden meminta petugas kesehatan dan seluruh keluarga mereka dan terutama mereka yang terkena dampak status ODP (orang-orang di bawah pengawasan) untuk diberi prioritas.

"Perhatikan bahwa gubernur juga telah mengirim banyak peralatan uji laboratorium seperti reagen PCR dan VTM.

Selain itu, Presiden meminta stafnya mengembangkan sistem informasi layanan di rumah sakit rujukan, termasuk ketersediaan ruang perawatan di rumah sakit darurat seperti Wisma Athletic Athletics, Jakarta. "Sistem registrasi disatukan secara online sehingga semua orang dapat diperlakukan lebih cepat," katanya.

Dampak Ekonomi Global

Hingga Selasa (31/3), kasus koroner positif Indonesia mencapai 1.414. Sebanyak 122 orang dilaporkan tewas dan 75 dilaporkan sembuh. Di seluruh dunia, jumlah kasus positif mencapai 724.436 dengan 34.009 pasien meninggal dan 152.065 pulih.

Bank Dunia menganggap negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik siap menghadapi perlambatan ekonomi karena penyebaran virus koroner (COVID-19). Pandemi ini telah merusak rantai pasokan di Tiongkok dan telah mempengaruhi perekonomian dunia.

Menurut laporan ekonomi Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, edisi April 2020, tingkat pertumbuhan ekonomi di negara-negara ini akan menjadi 2,1% pada tahun 2020, bahkan dalam skenario terburuk, mungkin negatif 0,5%. Pertumbuhan di negara-negara berkembang di kawasan Asia Timur-Pasifik untuk tahun 2020 diproyeksikan akan melambat menjadi 2,1% dalam skenario dasar dan negatif 0,5 untuk skenario yang lebih rendah, dari perkiraan 5,8% pada tahun 2019.

Pandemi virus koroner juga berdampak serius pada pengentasan kemiskinan. Laporan tersebut memperkirakan bahwa akan ada peningkatan 11 juta orang di kawasan Asia Timur dan Pasifik. "Jika kondisi ekonomi memburuk, dan skenario yang lebih rendah terjadi, jumlah orang miskin akan meningkat sekitar 11 juta," kata laporan itu.

Bank Dunia menawarkan enam proposal kepada negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik untuk menyelamatkan ekonominya di tengah pandemi virus koroner tentang penyesuaian kebijakan kesehatan dan ekonomi makro, memperluas kemampuan perawatan kesehatan, menyesuaikan kebijakan moneter dan moneter, akses ke kredit, kebijakan perdagangan terbuka , dan meningkatkan kerja sama.

Editor: Dudi Rahman |

[ad_2]

Source link