Patuhi Pengekangan Sosial, Pemulihan Permulaan Modal

Ketua MPR: Tangkal Penularan Covid-19, Bangun Sinergi dengan Kepala Desa

[ad_1]

KalbarOnline.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan bahwa kepatuhan terhadap penerapan sanksi sosial menjadi modal awal untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, semua pemimpin daerah harus memastikan bahwa masyarakat mematuhi dan secara konsisten menerapkan pembatasan sosial sebagai bagian dari upaya untuk menghentikan penyebaran Covid-9.

"Ketidakmampuan masyarakat internasional untuk menghentikan penyebaran Covid-19 telah menyebabkan banyak negara, termasuk Indonesia, untuk memulai perjuangan untuk menanggapi krisis ekonomi. Artinya, sementara itu, tiga masalah harus ditangani secara bersamaan. -19, memberlakukan sanksi sosial untuk mencegah penyebaran, dan upaya untuk memulihkan ekonomi sejak awal. Ketiganya adalah urgensi dan strategi yang sama, "kata Bamsoet di Jakarta, Minggu (19/4/2020).

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memperingatkan bahwa jika orang mematuhi dan secara konsisten menerapkan pembatasan sosial selama pandemi Virus Corona, skala Covid-19 dan kecepatan transmisi akan menurun.

Penurunan jumlah pasien Covid-19 pada gilirannya dapat meringankan ketentuan pembatasan sosial untuk mengembalikan hidup berdampingan. Selain itu, hal itu membangkitkan keberanian untuk menggerakkan mesin ekonomi negara lebih jauh.

"Karena itu, semua pemerintah daerah harus berusaha untuk mematuhi masyarakat dan secara konsisten menerapkan pembatasan sosial. Orang-orang harus diingatkan bahwa sanksi sosial yang konsisten adalah modal awal pemulihan ekonomi dari resesi," kata Bamsoet.

Dalam konteks ini, Wakil Presiden Kelompok Pemuda Pancasila memberikan catatan khusus kepada semua kepala daerah di Jawa. Karena data dari Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa 75 persen dari total industri nasional berbasis di Jawa. Dengan demikian, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional adalah signifikan, mencapai 59 persen pada tahun 2019.

"Ini berarti bahwa tingkat kepatuhan di Pulau Jawa dalam menerapkan pembatasan sosial sangat menentukan kemampuan negara untuk merespons penurunan ekonomi. Jika kecepatan transmisi Covid-19 tidak berkurang, penghentian aktivitas produksi sektor industri di Jawa akan berlanjut. Dampak sosial akan sangat serius," kata Bamsoet.

Kepala Badan Pertahanan Negara FKPPI mengatakan bahwa pada pertengahan April 2020, Departemen Sumber Daya Manusia telah menyatakan bahwa 2,8 juta pekerja telah di-PHK. Tidak heran jumlah Kartu Karyawan yang tertarik begitu besar. Sekitar 5,96 juta orang mendaftar pada gelombang pertama.

"Saat ini, ketika pembatasan sosial diterapkan secara konsisten, ada banyak individu atau keluarga yang menderita kehilangan pendapatan karena pengangguran. Termasuk profesional atau pensiunan pekerja kantor," katanya.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kamar Dagang) menekankan bahwa tidak bijaksana jika upaya pemulihan ekonomi dilakukan setelah berakhirnya periode pengiriman Covid-19. Menunda upaya bersama untuk memulihkan ekonomi akan menghasilkan peningkatan penderitaan bagi rakyat dan meningkatnya penduduk miskin.

"Karena itu, komitmen masyarakat untuk menerapkan pembatasan sosial di pulau Jawa tidak bisa dinegosiasikan. Dengan demikian, faktor kepatuhan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keinginan bersama untuk meminimalkan dampak resesi," simpulnya. [rif]

[ad_2]

Source link