Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Untuk Terlibat dalam Penobatan, Pemerintah Kabupaten Solsel Mendapatkan Kuota Ekstra

Bantuan Pemprov Sumbar Kepada Terdampak Corona, Pemkab Solsel Dapat Kuota Tambahan

[ad_1]

SOLOK SELATAN, HARIANHALUAN.COM – Kabupaten Solok Selatan (Solsel) menerima kuota tambahan penerima untuk komunitas Covid-19 yang terkena dampak oleh Pemerintah Provinsi (Pemrpov) Sumatera Barat (Sumatra Barat).

Berdasarkan data dari jumlah kepala keluarga (KK) yang sebelumnya diusulkan oleh 2.078 keluarga oleh Dinas Sosial Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Solsel, telah terjadi peningkatan menjadi 3.463 keluarga.

"Awalnya Solsel diamankan untuk 2.078 keluarga, lalu ada perubahan menjadi 3.463 keluarga sampai kami kembali diberitahu untuk mengatasi kekurangan itu," kata Kepala Urusan Sosial dan PMD Solsel, Zulkarnaini, dalam pertemuan dengan Satgas Distrik, Senin (20/4/2020).

Selain itu, telah diberikan hingga tiga hari untuk memberikan data tentang calon penerima Covid-19 dari Kementerian Sosial, dengan total 6.255 rumah tangga.



"Minggu ini, kami, bersama dengan pejabat kami dan lainnya, akan bekerja keras untuk menyelesaikan ini," katanya.

Menurut perhitungan, termasuk keluarga yang saat ini menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan makanan, itu mencapai 35 persen dari 49 rumah tangga Solsel dengan 49.689 keluarga.

Sama, Plt. Panitera Solsel Abdul Rahman mengingatkan bahwa implementasi data dapat dilakukan dengan baik oleh pihak terkait dan dilakukan secara transparan di masyarakat, dan tidak ada yang menerima bantuan ganda.

"Ini termasuk informasi tentang menerima penerima KK di setiap gedung kantor yang tersedia," katanya.

Rahman juga meminta agar pengumpulan data dilakukan dengan tujuan waktu penyelesaian agar penyaluran bantuan dapat dilakukan segera kepada mereka yang membutuhkannya.

Dia juga menjelaskan bahwa skema bantuan, tidak hanya datang dari pemerintah provinsi dan pusat, tetapi kemudian juga berasal dari Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa dan Anggaran Kabupaten.

Sementara itu, Ketua DPR Zigo Rolanda juga memperingatkan bahwa penerima data harus transparan kepada publik, termasuk dengan menggunakan media web yang ada untuk diketahui publik.

Karena alasan ini, ia meminta Badan Komunikasi dan Informasi untuk mengunggahnya ke situs web nanti dan mengklasifikasikannya berdasarkan desa-desa di Solzel, dan juga diberitahu oleh Departemen Hubungan Masyarakat.

Kepala kepolisian Solok Selatan, AKBP Imam Yulisdianto, memperingatkan bahwa setiap distribusi bantuan di masa depan, termasuk topeng, tidak boleh membuat keramaian, karena saat ini siapa pun harus menjaga jarak satu sama lain.

Rapat Gugus Tugas, yang juga dihadiri oleh Danramil Sangir, Kapten Afrizal, dan OPD terkait diadakan setelah konferensi video dengan Gubernur dan gubernur provinsi terkait dengan implementasi Batasan Sosial Skala Besar (PSBB) di Sumatera Barat. (*)

[ad_2]

Source link