Peraturan IMEI Baru, Komunikasi dan Teknologi Informasi Mulai mengirim Pemberitahuan ke Ponsel

Pedagang memeriksa nomor identitas ponsel (IMEI) dagangannya di Jakarta, Jumat (5/7/2019). Pemerintah akan mengeluarkan regulasi untuk memblokir ponsel selundupan atau

[ad_1]

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi (Kominfo) mulai mengirim pesan singkat ke ponsel dengan IMEI (Identitas Peralatan Seluler Internasional) terdaftar, Minggu, 19 April 2020. Ini adalah aplikasi aturan nomor identifikasi pada perangkat seluler, efektif 18 April 2020.

"Perangkat ponsel / IMEI yang Anda gunakan sudah terdaftar di sistem kami.

Kepala humas Kementerian Komunikasi dan Informasi, Ferdinandus Setu, membenarkan pesan itu datang dari kementerian. Menurut dia, pesan yang sama akan dikirim ke semua nomor ponsel yang secara bertahap terdaftar IMEI selama dua minggu ke depan.

Sebelumnya, Direktur Sumber Daya dan Teknologi Informasi Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi, Ismail, dalam pernyataan tertulis mengatakan, pengguna ponsel, perangkat genggam, dan tablet akan menerima pemberitahuan tanpa harus mendaftar ke IMEI secara bebas.

Dia menambahkan bahwa orang yang memiliki perangkat yang digunakan dan terhubung ke jaringan seluler sebelum 18 April 2020 tidak akan terpengaruh oleh aturan baru. "Implementasi pembatasan penggunaan perangkat seluler yang terhubung ke jaringan seluler melalui kontrol IMEI ada di depan."

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 1/2020 tentang Pengoperasian Perangkat Telekomunikasi dan / atau Perangkat yang Terhubung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi IMEI, perangkat yang tidak memenuhi syarat atau tidak sah dilarang untuk terhubung ke jaringan seluler seluler.

Jika orang membeli perangkat selulernya secara offline setelah 18 April 2020, Kominfo meminta untuk memastikan bahwa perangkat tersebut memiliki IMEI yang valid dan dapat diaktifkan dengan kartu SIM sebelum melakukan pembayaran.

Saat melakukan pembelian online, pasar memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan bahwa perangkat akan diterima dan digunakan oleh pembeli.

Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi memberlakukan pembatasan pada IMEI dengan tujuan membuat sistem perdagangan perangkat seluler lebih sesuai dengan persyaratan hukum. Serta melindungi masyarakat dari perangkat yang tidak aman dan berkualitas tinggi.

[ad_2]

Source link