Perlakuan Diskriminasi Melanggar Konstitusi | Portal Berita Batam Riau

<pre><pre>Perlakuan Diskriminasi Melanggar Konstitusi | Portal Berita Batam Riau

[ad_1]

Dusun Sleman – Pojok Bejen, Desa Caturharjo, Kabupaten / Kabupaten Sleman, Yogyakarta dituduh santun membawa imigran ke daerah mereka.

Sebelumnya, pada hari Minggu, 29 Maret, seorang warga Wonogiri, Jawa Tengah yang hanya ingin mengajak keluarganya tidak diizinkan masuk ke desa.

"Ya, saya tidak diizinkan memasuki kebun meskipun saya hanya ingin mengundang saudara perempuan saya untuk kembali ke Wonogiri," kata Manto, seorang pengemudi mobil dari Kabupaten Purwantoro, kabupaten Wonogiri pada saat itu.

Menurut informasi dari warga, dua pendatang baru memasuki Desa Corner pada hari Rabu, 15 April 2020 dari Bandung, Jawa Barat.

Perlakuan diskriminatif tentu menimbulkan kecurigaan. Apa yang salah dengan desa adalah bahwa setiap pintu masuk telah dijaga oleh penduduk desa.

Pengamat politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta (Unas) Saiful Anam mengatakan perlakuan "khusus" seperti itu tidak mungkin.

Perbedaan antara warga negara dan warga negara jelas merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi dan Hukum Hak Asasi Manusia.

"Pasal 28B, Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28F menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, dan dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berhak untuk menjamin perlakuan yang adil, sehingga tidak ada tempat untuk diskriminasi terhadap setiap warga negara di Indonesia, "kata Saiful Anam ketika dihubungi pada Jumat, 17 April 2020.

Dosen Unas menambahkan bahwa selain individu yang mendiskriminasikannya, jelas bahwa pasal 156 dan 157 berurusan dengan ancaman kriminal kumulatif selama 5 tahun.

"Untuk tindakan seperti itu ada ancaman pidana. Setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, termasuk pejabat RT / RW setempat," katanya.

(merah / tanto)

[ad_2]

Source link