Pil Pahit yang Memikat, Obat Langka di Pandemi Covid-19 Tengah

Ilustrasi obat. TEMPO/Mahanizar Djohan

[ad_1]

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Koalisi AIDS Indonesia Aditya Wardhana mengeluh tentang kelangkaan obat tenofovir, lamivudine dan efavirenz (ARV) di pasar. Tanpa pengobatan, katanya, kehidupan orang dengan HIV / AIDS berisiko.

Aditya diduga kekurangan obat antiretroviral karena pembatalan tender obat di Departemen Kesehatan. Pada akhir tahun lalu, Kepala Menteri Kesehatan Agus Putranto mengubah cara penggunaan obat di lembaganya untuk tahun 2020.

"Terjadi keterlambatan dalam pembelian obat-obatan esensial. ARV sudah dimasukkan," katanya seperti dikutip Majalah Tempo 20-26 April 2020.

Tidak hanya untuk ARV, ada juga kebingungan tentang ketersediaan obat-obatan lain di Departemen Kesehatan. Semuanya berawal dari keinginan Terawan untuk mengubah mekanisme pengadaan obat. Sekitar seminggu setelah pengangkatannya, Terawan bertemu dengan dua pemimpin Komisi Anti Korupsi dan Wakil Kepala Polisi KPala Nainggolan di kantornya. Agenda pertemuan adalah untuk membahas tunggakan BPJS dan pengadaan obat-obatan.

Dia mengatakan bahwa selama pertemuan satu setengah jam, Terawan mengatakan dia tidak ingin kementeriannya terlibat dalam menyediakan obat-obatan dan peralatan medis untuk mencegah kemungkinan korupsi. Terawan, menurut imbalan, ingin mengembalikan pembelian obat ke LKPP. "Saya katakan, bahkan jika dikembalikan, itu akan rumit dan berpotensi korup," kata Pahala pada hari Sabtu, 18 April 2020.

Menurut Pahala, tender di Kementerian Kesehatan ditujukan untuk mempercepat pengadaan obat-obatan. Perubahan dalam pengadaan obat-obatan di Kementerian Kesehatan dimulai pada Februari 2019. Pada saat itu, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek menandatangani nota kesepahaman dengan LKPP mengenai pengadaan katalog elektronik sektoral di sektor kesehatan. Tujuan dari katalog sektoral adalah untuk mempercepat pengadaan obat-obatan karena jumlahnya melimpah. Sebelumnya, pengadaan obat dilakukan langsung oleh LKPP.

Namun, Menteri Pertahanan terus bergerak maju. Dia masih mengembalikan mekanisme tender ke LKPP. Pembatalan sistem katalog sektoral disertai dengan pembatalan sejumlah obat-obatan. Kementerian Kesehatan telah memperpanjang kontrak bagi perusahaan untuk memenangkan tender pengadaan obat untuk periode 2018-2019. Ekstensi ini berlaku dari Januari hingga Maret 2020.

Ketua Asosiasi Perusahaan Farmasi, Tirto Kusnadi, mengatakan perubahan mekanisme juga berkontribusi terhadap ancaman kekurangan obat. Dengan demikian, pengusaha mengevaluasi kebijakan Terawan yang memancing ketidakpastian tentang resistensi obat.

Terlebih lagi, belakangan ini, harga obat-obatan telah meningkat tajam di tengah pandemi Covid-19. Dua negara penghasil utama obat, Cina dan India, harus menutup jalur ekspor mereka ke negara lain karena wabah Corona. Selain itu, pabrik minyak mentah menuntut pembayaran tunai yang lebih tinggi dan harga yang lebih tinggi karena naiknya nilai tukar dolar AS. Tirto mengatakan kenaikan harga obat itu mencapai 60-70 persen.

Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, Susi Setiawaty, mengatakan ada kekhawatiran tentang kekurangan obat dalam waktu dekat, terutama jika pandemi Covid-19 berlanjut. "Stoknya masih aman sampai Juni, tapi setelah itu kita tidak tahu," kata Susi.

Menteri Kesehatan Agus Putusanto belum dimintai tanggapan tentang kelangkaan obat tersebut. Menteri Kesehatan Khusus, Alexander Kaliaga Ginting, mengatakan perubahan dalam sistem pengadaan dimaksudkan untuk membuat pengadaan terbuka dan bahwa harga dan produk bertanggung jawab.

Menurut Alexander, meskipun ada keterlambatan dalam pengadaan, ini karena persyaratan online belum terpenuhi sesuai dengan kriteria Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP).

DEWI NURITA | MAJALAH TEMPO

[ad_2]

Source link