Puluhan Tawanan Dirilis, Dikembalikan

<pre><pre>Puluhan Tawanan Dirilis, Dikembalikan

[ad_1]

Kepala Biro Informasi Publik Polisi Argo Yuwono mengatakan 13 tahanan dibebaskan untuk mencegah penyebaran virus koroner, lagi-lagi melakukan kejahatan. Angka ini masih sama dengan data Jumat lalu (17/4). Lusinan tahanan telah ditangkap dan sedang diselidiki. Situs kejahatan mereka berada di Surabaya, Semarang, Bali dan Kalimantan Timur. Sedangkan kejahatannya berkisar dari mencuri, dan mencuri kendaraan bermotor.

"Di Surabaya, dia ditahan di daerah kepolisian Tegal Sari. Kemudian di Kantor Polisi Semarang, Jawa Tengah dia terlibat dalam narkotika," Argo Yuwono menjelaskan dalam konferensi video pada Jumat (17/4).

Argo menambahkan bahwa polisi lembaga tersebut telah berkoordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan (RT) dan RT / RW untuk mengawasi puluhan ribu tahanan sipil yang dibebaskan sehubungan dengan Corona.

Direktur Jenderal Kementerian Hukum dan Koreksi Hak Asasi Manusia terus memantau

Sementara itu, juru bicara Direktur Jenderal Pemasyarakatan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rika Apriyanti, mengatakan bahwa pengawasan dan bimbingan Bapu mengenai anak-anak yang ditahan dan ditahan lancar. Secara total, 36.554 tahanan dan anak-anak dibebaskan dan dibebaskan dalam konteks upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 pada Sabtu (11/4).

"Secara umum baik, mereka di bawah bimbingan dan pengawasan Pusat Komunitas untuk Lembaga Pemasyarakatan (PK Bapas)," jawab Rika dalam pesan online, Minggu (19/4).

Pembebasan di Ular Kuningan, Jawa Barat. (Foto: DG PAS Kemenkumham)

Pembebasan di Ular Kuningan, Jawa Barat. (Foto: DG PAS Kemenkumham)

Direktur jenderal PAS meminta orang untuk tidak khawatir

Sebelumnya, tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DirenPAS) Nugroho juga mendesak masyarakat agar tidak khawatir tentang pembebasan tahanan dan anak-anak. Menurutnya, tahanan asimilasi dan integrasi telah melalui tahap penilaian perilaku. Mereka dianggap sopan, menghadiri program pelatihan dan tidak melakukan pelanggaran disiplin dalam institusi.

"Dan sebelum mereka kembali ke masyarakat, karyawan kami memberikan pendidikan, menerapkan aturan disipliner yang tidak dapat diperbaiki selama asimilasi dan integrasi dan sanksi yang akan mereka keluarkan jika mereka melanggarnya, seperti menyebabkan keresahan di masyarakat dan mengulangi kejahatan," Nugroho menjelaskan dalam sebuah pernyataan tertulis Jumat (10/4).

Nugroho telah menyatakan bahwa dia akan mencabut program asimilasi dan integrasi jika terpidana tahanan kemudian melanggar aturan disiplin. Mereka akan kembali ke kejahatan mereka yang ada dan yang baru setelah keputusan hakim.

Warga Membutuhkan Persyaratan Pembebasan Pengetatan

Seorang warga Jakarta, Amelia khawatir bahwa penahanan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah akan melakukan kejahatan lain. Menurutnya, pemerintah harus memberi mereka anggaran sebelum pergi ke publik. Sebab, katanya, orang yang memiliki rekam jejak yang baik mengalami kesulitan mencari pekerjaan di tengah mahkota.

"Jangan penjahat merasa sulit untuk bekerja. Mereka yang tidak memiliki catatan kriminal dan sehat, sebagian besar dipecat. Bagaimana dengan penjahat.

Amelia meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap tahanan yang dibebaskan sehingga warga tidak khawatir tentang potensi mereka untuk tindakan lebih lanjut di masyarakat.

Sementara warga Jakarta lainnya, Pendeta Arifin tidak mempersoalkan pembebasan tahanan sipil dan anak untuk mencegah penyebaran COVID-19. Menurutnya keadaan tahanan di Indonesia di luar jangkauan. Namun, dia tidak setuju jika pemerintah merilis korupsi selama COVID-19 pecah.

"Untuk tahanan umum, saya setuju. Namun, di bawah kondisi yang ketat, dimungkinkan bagi anak-anak, perempuan dan orang tua untuk dibebaskan. Tetapi bagi tahanan yang korup, menurut saya, dosanya terlalu besar," kata Pendeta Arifin. [sm/em]

[ad_2]

Source link