Rapat Koordinasi Vicon dengan Kementerian Dalam Negeri: Lampung Selatan Berfokus pada Anggaran

<pre><pre>Rapat Koordinasi Vicon dengan Kementerian Dalam Negeri: Lampung Selatan Berfokus pada Anggaran

[ad_1]

Newslampungterkini.com, Lampung Selatan – Lakukan. Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto bersama dengan Ketua Majelis Kabupaten Lampung Selatan, H. Hendry Rosyadi, 3 Wakil Ketua Parlemen, Darol Kutni, Agus Sutanto, Agus Hartono, Acting. Sekretaris Staf. Thamrin, dan Tim TAPD menghadiri Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dengan Gubernur, Bupati / Walikota di seluruh Indonesia melalui Video Conference (Vicon). Jumat (4/4/2020)

Rapat koordinasi dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Carnival, dimulai dengan pengumuman beberapa kabupaten yang telah mengalokasikan anggaran TA. 2020 untuk Percepatan Operasi Covid-19, baik untuk kelompok kesehatan, kelompok ekonomi dan kelompok sosial.

Mantan Kapolri telah meminta pemerintah daerah untuk melaporkan secara refleks atau mengubah alokasi anggaran untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Sesuai dengan instruksi dari Departemen Dalam Negeri 1 tahun 2020 tanggal 2 April 2020, pemerintah kabupaten yang meminta setidaknya 7 hari setelah arahan dikeluarkan harus memfokuskan kembali dan mengalokasikan kembali anggaran untuk mengatasi co-19.

Namun, hingga Rapat Koordinasi yang diadakan melalui Video Conference, tercatat 138 wilayah (7 Provinsi, 131 Wilayah / Kota) yang tercatat tidak diperkirakan mengatasi dampak ekonomi. Selain itu, 93 kabupaten belum membentuk jaring pengaman sosial (4 Provinsi, 89 Wilayah / Kota).

Sementara 7 wilayah belum mengirimkan informasi tentang anggaran TA 2020.

"Kami ingin pemerintah daerah yang responsif menangani dan menyesuaikan anggaran kabupaten. Sementara mereka yang belum menyampaikan informasi mereka, tidak ada Covid-19," kata Tito Carnival.

Sementara itu, Plt. Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto, setelah mengikuti Catatan tersebut, mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah melaksanakan refinancing anggaran sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pemerintah pusat, yaitu alokasi anggaran untuk perawatan kesehatan, alokasi anggaran untuk mengatasi dampak ekonomi dan anggaran untuk keselamatan jaring pengaman sosial atau jejaring sosial.

"Selama pertemuan koordinasi di Video Conference kali ini, menteri dalam negeri fokus pada bidang-bidang yang belum berfokus pada anggaran TA 2020 atau masih terlalu kecil dalam mempersiapkan anggaran untuk mengatasi Cobid-19," kata Nanang.

"Untuk Lampung Selatan, pihaknya memperkirakan penanganan Covid-19, dengan total 67 miliar kelompok kesehatan, ekonomi dan sosial," tambah Nanang.

"Untuk perawatan kesehatan, kami memperkirakan 29,43 miliar, untuk mengatasi dampak ekonomi 10,32 miliar dan untuk penyediaan jaring pengaman sosial atau 27,47 miliar jaring pengaman sosial. Anggaran telah digunakan sekitar 4,17 miliar," kata Nanang.

"Tidak hanya itu masalah anggaran, kami juga bermaksud mencegah penyebaran virus koroner dengan berkoordinasi dengan Forkopimda, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, pengusaha dan elemen-elemen lainnya," katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Kabupaten Lampung Selatan, H. Hendry Rosyadi, menekankan bahwa DPRD Kabupaten Lampung Selatan sepenuhnya mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam menangani wabah covid-19.

Lebih lanjut, Hendry Rosyadi menjelaskan, di bawah arahan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan menteri PDT bahwa pemerintah daerah harus memindahkan dan memfokuskan kembali anggarannya untuk pengadaan APD untuk Rumah Sakit Rujukan Covid19 ke Pusat Kesehatan.

Kemudian berikan perkiraan untuk jaring pengaman sosial dan berikan perkiraan untuk membantu ekonom Covid-19 dan ekonom UMNO.

"Kami sepenuhnya mendukung langkah yang diambil oleh eksekutif dalam menangani wabah Covid-19 di Lampung Selatan," kata Hendry Rosyadi.

(Dam)

[ad_2]

Source link