Regulasi IMEI Masih Berfungsi Meskipun Wabah Korona

<pre><pre>Regulasi IMEI Masih Berfungsi Meskipun Wabah Korona

[ad_1]


OUR Online, Jakarta

Pemerintah secara resmi mengadopsi aturan kontrol Identitas Peralatan Seluler Internasional (IMEI) pada 18 April 2020. Karenanya, operator yang produk smartphone-nya tidak terdaftar dengan IMEI akan dibatasi oleh operator.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, Janu Suryanto, mengatakan bahwa implementasi peraturan terus beroperasi sesuai jadwal bahkan di tengah wabah Covid-19. Ini karena penundaan akan berdampak buruk bagi ekosistem industri dan konsumen.

Baca Juga: Aturan Mengetik Jumlah Telepon Seluler yang Tidak Sah Terapkan Besok, Segera Periksa IMEI Anda Di Sini !!

"Tentu saja, Kementerian Perindustrian secara konsisten mendukung penerapan peraturan ini. Ini untuk mendorong industri seluler dalam negeri agar sangat kompetitif dan pendapatan negara di sektor ini menjadi optimal," kata Janu di Jakarta, Minggu (19/4/2020).

Dia menjelaskan bahwa penerapan kebijakan otentikasi IMEI tidak terbatas pada ponsel, tetapi juga untuk semua perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan seluler. Namun, perangkat yang mengakses jaringan WiFi tidak tunduk pada aturan ini.

Menurut Janu, yang termasuk dalam ruang lingkup verifikasi IMEI adalah produk ponsel komputer dan tablet genggam pintar (HKT). Perangkat HKT yang telah diaktifkan sebelum berlakunya peraturan atau 18 April 2020 masih dapat digunakan terlepas dari barang-barang ini pasar gelap (BM) karena aturan ini tidak berlaku surut.

Dengan skema daftar putih, HKT yang diaktifkan sejak tanggal itu akan segera dikonfirmasi oleh mesin EIR (daftar identifikasi peralatan) dioperasikan oleh operator dan terhubung ke CEIR (peralatan pendaftaran identitas pusat). Jika unit yang diaktifkan tidak terdaftar dengan IMEI, operator akan segera memblokirnya. Terlepas dari Indonesia, negara ini menggunakan skema tersebut daftar putih adalah India, Australia, Mesir dan Turki.

"Karena itu, pembeli ponsel pintar, komputer atau tablet secara manual offline "Anda perlu memeriksa nomor IMEI Anda sebelum membayar," kata Janu.

Menurut Janu, kebijakan validasi IMEI dilaksanakan karena sejauh ini telepon BM telah masuk ke Indonesia, yang berpotensi membahayakan negara antara Rp2 triliun hingga Rp5 triliun. Verifikasi IMEI akan mengurangi penggunaan ponsel BM dan mendorong pertumbuhan industri seluler domestik.

"Penegakan peraturan ini penting karena diperkirakan 9-10 juta unit ponsel ilegal dilepaskan setiap tahun. Bagi industri, ini akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan menurunnya pabrik dan komponen lokal hingga 10% dari biaya produksi langsung atau setara dengan $ 2,25 triliun, "pungkasnya.

Ada jutaan anak yang harus belajar online karena akses internet yang terbatas. Ada banyak staf medis yang tidak dilengkapi dengan APD lengkap. Mari bekerja sama dalam kampanye #AmanDi House untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Donasi Anda akan disalurkan untuk membantu menyediakan APD dan fasilitas pendidikan online untuk anak-anak Indonesia. Informasi tentang donasi klik disini.

[ad_2]

Source link