Selandia Baru Larang Senapan Serbu dan Senjata Semi Otomatis

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern mengumumkan, larangan penjualan bedil serbu dan semi otomatis pada Kamis (21/3/2019). Larangan tersebut adalahreaksi keras atas serangan teror Christchurch yang menewaskan 50 orang.

“Hari ini saya memberitahukan bahwa Selandia Baru akan tidak mengizinkan semua senjata semi-otomatis bergaya militer. Kami pun akan tidak mengizinkan semua bedil serbu,” kata Ardern, sambil memberitahukan langkah-langkah sedangkan yang bakal menghentikan serbuan pembelian sebelum undang-undang diberlakukan.

“Efeknya ini berarti bahwa tidak seorang pun bakal dapat melakukan pembelian senjata-senjata ini tanpa izin guna mendapatkannya dari polisi. Saya bisa meyakinkan orang-orang bahwa tidak terdapat gunanya mengemukakan izin laksana itu,” ujarnya laksana dikutip dari France24.

Ia menambahkan bahwa magazine dan perlengkapan berkapasitas tinggi serupa dengan stock bump – yang menciptakan senapan menyala lebih cepat – pun akan dilarang.

“Singkatnya, masing-masing senjata semi-otomatis yang dipakai dalam serangan teroris pada hari Jumat bakal dilarang di negara ini,” tegasnya.

Sementara guna senjata yang masih beredar di luar, Ardern memberitahukan skema pembelian pulang yang bakal menelan ongkos antara USD69 juta dan USD139 juta, tergantung pada jumlah senjata yang diterima.

“Untuk empunya senjata yang ketika ini sudah kami sudah kami larang, saya mengakui bahwa tidak sedikit dari kita akan beraksi sesuai hukum,” kata Ardern.

“Sebagai pernyataan atas urusan tersebut dan guna memberi insentif pada pengembalian, kami akan membina skema pembelian kembali,” terangnya.

Siapa juga yang menyimpan senjata sesudah periode amnesti bakal menghadapi denda sampai USD4.000 dan tiga tahun penjara.

Dalam peluang itu, Ardern pun menepis andai larangan tersebut akan mendapat perlawanan.

“Sebagian besar penduduk Selandia Baru akan menyokong perubahan ini. Saya merasa paling yakin bakal hal itu,” tukasnya.