Sindir DKI, Kepala Satuan Tugas: Pertanyaan PSBB bukan di bidang transportasi tetapi di perusahaan

<pre><pre>Sindir DKI, Kepala Satuan Tugas: Pertanyaan PSBB bukan di bidang transportasi tetapi di perusahaan

[ad_1]


Popnesia.com – Kepala Satuan Tugas COVID-19 untuk Penanganan yang Dipercepat Doni Monardo menilai bahwa masalah dalam menerapkan Skala Sosial (PSBB) bukan dalam moda transportasi tetapi di perusahaan yang beroperasi seperti biasa.


"Ada beberapa PSBB di Jabodetabek yang tidak berhasil, tetapi ada peningkatan dibandingkan dengan beberapa minggu terakhir ketika mereka terlihat dari halte bus, stasiun dan terminal. Doni Monardo di kantornya di Jakarta pada hari Senin.


Doni menyampaikan ini setelah menghadiri pertemuan terbatas dengan tema "Laporan Satuan Tugas Covid-19" yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo melalui "konferensi video" di Freedom Palace.


"Ini sedang dicari dari tingkat banding, teguran dan kami berharap staf regional akan lebih tegas dalam memberikan peringatan kepada perusahaan yang tidak mematuhi protokol kesehatan," tambah Doni.


Stop talk KRL Jabodetabek diprakarsai oleh sejumlah kepala daerah di Jabodetabek. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan untuk pengoperasian KRL Jabodetabek selama periode PSBB.


Namun, pada 17 April 2020, Kementerian Perhubungan telah memutuskan untuk tidak menangguhkan operasi KRL Jabodetabek dan hanya akan membatasi jumlah penumpang untuk menjaga jarak dan membatasi jam operasi.


"Jika kantor tidak disiplin dengan mempekerjakan karyawannya dari rumah atau mengurangi aktivitas 50 persennya, moda transportasi akan berkurang secara otomatis, sebaliknya akan ada konsentrasi pada terminal, stasiun, berhenti. jika 1 "2 orang terpajan COVID-19 tanpa gejala," Doni menjelaskan.


Baca juga: Implementasi PSBB DKI Jakarta belum dioptimalkan


Jam operasional KRL dibatasi mulai pukul 06:00 hingga 18:00 dengan kereta pertama berangkat dari zona penyangga Jakarta pada pukul 17:00.


"Jika 1-2 orang terinfeksi di sekitar mereka dan jika ada sekelompok orang dengan komorbiditas itu akan sangat berbahaya, sehingga kantor yang tidak patuh harus memberikan informasi kepada staf gugus tugas yang tidak mematuhi PSBB," tambahnya. Doni.


Menurut Doni, hasil PSBB yang diterapkan di beberapa daerah saat ini menunjukkan jumlah pasien positif COVID-19 yang lebih rendah dibandingkan dengan pemodelan ahli.


"Parameter keberhasilan PSBB yang kita lihat dalam grafik peningkatan kasus jauh lebih kecil daripada beberapa ahli pemodelan. Momentum ini dapat digunakan untuk meningkatkan disiplin pribadi dan kolektif, seseorang tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan lingkungan," kata Doni.


Implementasi PSBB diatur oleh Peraturan No. 21, 2020 ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020.


Provinsi pertama yang menerapkan PSBB adalah DKI Jakarta dari 10 April 2020 hingga 24 April 2020, tetapi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim memperpanjang penanganan PSBB atas COVID-19 menjadi lebih lama. Mantan Menteri Kesehatan Kamerad Mawan menjelaskan bahwa perpanjangan masa PSBB secara otomatis tidak memerlukan izin lebih lanjut.

[ad_2]

Source link