Sorotan Dewan Bupati KRL Melanjutkan Operasi di Tengah Pandemi

<pre><pre>Sorotan Dewan Bupati KRL Melanjutkan Operasi di Tengah Pandemi

[ad_1]

Jakarta

Kementerian Komunikasi telah memutuskan untuk tidak menghentikan operasi KRL Jabodetabek meskipun area tersebut diberlakukan oleh Skala Jaminan Sosial (PSBB). Kebijakan Pusat ini disorot.

"Mengenai KRL di Jabodetabek, yang telah ditetapkan oleh PSBB, pelaksanaannya adalah membatasi, tidak menutup atau melarang, khususnya untuk melayani kegiatan dan pekerjaan yang tidak termasuk dalam PSBB," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri tentang keputusannya tentang operasi KRL selama PSBB.

Bogor Ade Yasin meminta Kemenhub untuk meninjau kembali kebijakan tersebut. Menurutnya, penangguhan sementara operasi KRL dapat memutuskan rantai transmisi virus Corona.

"Kami telah mencoba memutus rantai melalui penumpang kereta api. Tetapi, karena belum disetujui, saya hanya berharap masalah ini akan ditinjau," kata Ade Yasin kepada wartawan, Minggu (19/4/2020).

Ade mengatakan masih banyak orang yang bekerja yang bukan alasan untuk membatasi operasi KRL. Kantor harus ditutup selama PSBB, dengan pengecualian delapan sektor tidak termasuk.

Selain itu, Ade meminta pengetatan kantor di Jakarta. Hal ini dilakukan jika terjadi penurunan akses dari Jakarta ke Jakarta.

"Ya, pejabat, apakah mereka menerapkan PSBB atau tidak, mereka kembali di Jakarta apakah mereka telah memperketat pejabat yang mempekerjakan orang dari Bogor," kata Ade.

Kritik terhadap keputusan Kementerian Perhubungan juga datang dari anggota DPR.

Yang pertama adalah anggota Komisi I DPR Fadli Zone. Fadli memperkirakan bahwa KRL adalah bagian dari rantai distribusi virus Corona.

"Efektivitas PSBB tampaknya sulit dicapai jika pemerintah pusat masih bekerja melawan sejumlah kepala daerah. Misalnya, Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat menyarankan agar Kementerian Komunikasi menghentikan Jalur Komuter KRL di Jabodetabek selama 14 hari, ditolak oleh Menteri Komunikasi Sementara Luhut Binsar Pandjaitan. tanpa diskusi mendalam. Menurut saya, responsnya sudah mengkhawatirkan, "kata Fadli dalam keterangan tertulis, Minggu (4/4/2020).

[ad_2]

Source link