Terlepas dari PSBB, puluhan ribu pekerja masih mogok di bulan Mei

Meski PSBB, Puluhan Ribu Buruh Tetap Turun Aksi Saat May Day

[ad_1]

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Puluhan ribu pekerja dari Serikat Buruh Indonesia (KSPI) dan Serikat Buruh Indonesia (MPBI) diduga di lapangan untuk bertindak pada 30 April menjelang peringatan May Day yang jatuh pada 1 Mei di tengah wabah virus koroner.

Keinginan pekerja untuk mengambil tindakan telah ditolak oleh Mabes Polri sehubungan dengan protokol virus koronal atau Covid-19. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan tindakan para pekerja akan terus berlanjut meskipun fakta bahwa surat pemberitahuan ditolak oleh Mabes Polri. Selain menolak UU Omnibus, Iqbal kemudian menyebutnya sebagai bentuk penolakan terhadap pekerja yang masih bekerja di tengah wabah Covid-19.

"Jika ini larangan, mengapa pekerja tidak boleh diberhentikan. Itu anggapan kami," kata Iqbal melalui telepon melalui CNNIndonesia.com, Minggu (19/4/2020).

Iqbal mengatakan dalam undang-undang itu para pekerja menuntut tiga hal: untuk mencabut Undang-Undang Omnibus, untuk mengakhiri pemutusan hubungan kerja, dan untuk meninggalkan pekerja dengan upah penuh dan tunjangan cuti (THR). Level acara, katanya, akan difokuskan pada Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam aksinya, Iqbal mengkritik sikap DPR yang, katanya, tidak memiliki empati terhadap pekerja dengan terus membahas UU Omnibus di tengah keadaan darurat Covid-19.



Bahkan, katanya, membahas RUU Kerja Hukum Omnibus di tengah wabah tidak mendesak. Rupanya, Iqbal, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah saat ini sedang membahas PHK darurat yang dapat membahayakan jutaan pekerja di Indonesia setelah krisis yang disebabkan oleh virus. Dia juga menekankan kondisi pekerja yang masih bekerja di pabrik meskipun ada pembatasan sosial yang besar.

Iqbal, serikat buruh hanya akan dihentikan jika Dewan Perwakilan Rakyat dan Menteri Koordinator Ekonomi mengganggu pembicaraan tentang Undang-Undang Omnibus tentang RUU Tempat Kerja. "PHK darurat. Jutaan orang akan diberhentikan setelah wabah. Mengapa DPR tidak membicarakannya? Jutaan pekerja masih bekerja di pabrik yang bahkan tidak ditutup di PSBB. Di Jakarta, Bekasi masih berfungsi," kata Iqbal.

Iqbal mengatakan, dia telah mengirim pemberitahuan tindakan melalui seorang petarung piket di Markas Besar Kepolisian Nasional pada Jumat (17/4/2020). Namun, kata Iqbal, surat itu tidak diterima. Surat itu sehari kemudian pada Sabtu (4/4/2020), dikirim lagi melalui layanan pengiriman kilat. Dikatakan Iqbal mematuhi prosedur UU No. 9, 1998. "Adapun sikap Mabes Polri dan Polda Metro kita tidak tahu," katanya.

Iqbal mengatakan bahwa selama aksi ini para pekerja akan menerapkan protokol pencegahan wabah Covid-19. Pekerja didakwa mengenakan topeng dan membawa pembersih tangan, selain menggunakan jarak fisik. Polisi Metropolitan Jakarta sebelumnya mengatakan bahwa mereka akan menolak permintaan untuk mengumpulkan kegiatan termasuk, dalam hal terjadi pandemi virus koroner, demonstrasi Hari Buruh Internasional atau demonstrasi May Day.

Keberatan tersebut tertuang dalam Deklarasi Kepala Kepolisian tentang penanganan virus koroner dan diperkuat oleh penerapan status Batasan Sosial Skala Besar (PSBB) di Jakarta. "Dilarang mengumpulkan apa pun dengan publik, termasuk jika kita ingin melakukan demonstrasi dalam wabah, apalagi masalahnya," kata Kepala Kepolisian Metro Jaya, Asisten Komisaris Senior Yusri Yunus. (*)

[ad_2]

Source link