Tinjauan Jaringan Cyrus: Pengusaha dan Pengusaha yang Mendukung Validasi Omnibus

<pre><pre>Tinjauan Jaringan Cyrus: Pengusaha dan Pengusaha yang Mendukung Validasi Omnibus

[ad_1]

indopos.co.id – Draf RUU kini diterima oleh masing-masing klan sebagaimana disajikan pada Rapat Legislatif (14/4/2020). Perdebatan antara yang baik dan yang buruk dari RUU ini berlanjut hingga hari ini di depan umum. Namun demikian, ternyata sebagian besar masyarakat, terutama pekerja dan pencari kerja, sangat mendukung gagasan yang dibawa pemerintah. Ini sejalan dengan temuan-temuan dari laporan survei Cyrus Network yang bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Tinjauan Persepsi Karyawan dan Pencari Undang-Undang Omnibus tentang Hukum Ketenagakerjaan dilakukan pada 2-7 Maret 2020 di 10 kota, termasuk Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, dan Makassar. Dalam melakukan survei, Cyrus Network menggunakan bagian yang adil dari pencari kerja (200 responden) dan karyawan (200 responden).

"Sekitar 81,2 persen responden mengatakan mereka percaya UU Omnibus tentang RUU Ketenagakerjaan dapat mengarah pada peningkatan produktivitas karyawan," kata Prof. Khairil Anwar Notodiputro, Profesor Statistik IPB, dalam pernyataan tertulis, Minggu (19/4/2020).

Selain itu, 80,8 persen responden setuju bahwa daya saing investasi Indonesia lebih rendah daripada di negara tetangga. Selain itu, 69,8 persen responden setuju bahwa tingkat kesulitan membuka bisnis baru di Indonesia lebih tinggi daripada di negara lain. Investasi rendah dan sulitnya membuka bisnis baru tentu akan memengaruhi ketersediaan pekerjaan yang ada. Jika investasi berjalan dengan baik, akan ada lebih banyak pekerjaan terbuka.

Sekitar 95 persen responden setuju bahwa pemerintah harus memperbaiki aturan pendirian perusahaan yang tumpang tindih di Indonesia. Selain itu, 78,6 persen responden juga merasa bahwa kehadiran pekerja asing di Indonesia bukanlah hal yang buruk karena akan ada transfer pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan ulasan ini, respons masyarakat Indonesia terhadap rancangan RUU Ketenagakerjaan cenderung positif. Namun demikian, publik merasa bahwa pemerintah tidak melakukan pekerjaan dengan baik untuk menjelaskan masyarakat sehubungan dengan RUU Tempat Kerja yang sedang diperdebatkan oleh banyak orang.

"Sebanyak 86 persen pekerja atau pencari kerja setuju bahwa rancangan RUU dapat menciptakan sebanyak mungkin pekerjaan, tetapi Pemerintah perlu mengklarifikasi maksud dan tujuan RUU tersebut," tambah Prof. Khairil Anwar |

Sosialisasi pemerintah terkait dengan RUU tersebut dapat menambah pengetahuan masyarakat sebelum RUU Ketenagakerjaan disahkan. Kehadiran RUU Ketenagakerjaan diyakini oleh pekerja dan pencari kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, sebesar lebih dari 7 juta. Bahkan, sebanyak 90 persen responden mencari pekerjaan di Indonesia sangat setuju. (ya)

[ad_2]

Source link